PT LKM Karawang Kembali Disuntik Modal Ditengah Kepailitan, Pemerhati Menduga Ada Kepentingan

0
88

 

KARAWANG – Digulirkannya kembali penyertaan modal sebesar Rp. 2,65 Miliar untuk PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Karawang yang saat ini sedang sakit oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 menuai banyak sorotan. Diduga adanya kepentingan.

Pasalnya sejak beberapa tahun kebelakang, PT. LKM sudah dianggap tidak lagi kredibel untuk menjalankan usahanya, mulai dari kabar sulitnya nasabah mengambil uang simpanan, sejumlah debitur macet yang notabene adalah Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan oknum Anggota Dewan, kekosongan management yang berlarut – larut dan bahkan sampai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tak juga kunjung digelar.

Adapun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini jika memang tidak terkendala Non Performing Load (NPL), tidak mungkin nilai piutangnya mencapai Rp.5,2 Miliar. Dan hal itu terbukti sekarang PT. LKM berada diambang kepailitan.

Pemerhati Politik dan Pemerintahan Kabupaten Karawang, Asep Agustian, SH. MH., menjelaskan bahwasannya PT. LKM ini sebenarnya memiliki tujuan baik yaitu membantu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah terutama ditengah pandemi Covid – 19 saat ini . Sehingga PT. LKM diharapkan dapat menjadi solusi pemulihan ekonomi ditengah – tengah masyarakat.

Namun kenyataannya, penyertaan modal yang bersumber dari APBD tersebut tidak tepat sararan, bahkan diduga menjadi ajang bancakan bagi Oknum yang sudah memiliki SK seperti PNS ataupun Anggota Dewan.

“untuk apa PT LKM itu meminjamkan uang kepada mereka yang memang bukan peruntukannya. Pantas saja jika kemudian terjadi piutang hingga miliaran rupiah yang belum tertagih,” kata Asep heran.

“Nah, sekarang sudah diambang pailit malah disuntik penyertaan modal lagi, disuntik lagi, lalu untuk siapa penyertaan modal ini ?, Untuk oknum PNS dan Anggota Dewan lagi, macet lagi,” ujarnya lagi.

Asep pun menyayangkan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang kembali memberikan suntikan modal sementara kekosongan jabatan Direksi PT. LKM Karawang belum diselesaikan. Pertanyaannya kemudian, tandas Asep, pertanggungjawabannya seperti apa pasca Dirut dinonaktifkan.

“PT. LKM ini merupakan BUMD maka harus dilakukan audit, jika memang ada Fraud jelas menambrak hukum, berarti Dirut itu harus bertanggungjawab dimata hukum,” tandas Asep.

“Kenapa sih harus disuplai atau disuntik terus, kalo toh memang hasilnya tidak ada. Jadi LKM ini untuk siapa sebenarnya? Kok, LKM dipake buat kepentingan,” sesalnya.

Asep menambahkan, idealnya saat ini Pemkab Karawang tidak dulu menggulirkan penyertaan modal bagi PT. LKM, sebelum ada pertanggungjawaban dari Dirut sebelumnya. Bahkan wajib hukumnya bagi Pemerintah Daerah, terlebih dahulu melakukan kajian investasi.

“Beresin dulu nih, ini siapa biang keroknya yang ada di dalam PT. LKM Karawang sampai mau pailit gini. Siapa yang mempermainkan sebuah arena di LKM ini, niat Pemerintah Daerah memang baik, tetapi disalahartikan dan disalahgunakan. Tolong itu diaudit, kalo memang tidak sehat, tutup saja bubarkan. Lebih baik digelontorkan untuk kegiatan infrastuktur yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (CR1)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here