Soal Pelaporan Kiyai Uyan, Pengamat : Terlalu Terburu – buru

KARAWANG – Dilaporkan Kiyai Haji Ahmad Ruhiyat Hasby atau yang akrab disapa Kiyai Uyan ke pihak Kepolisian Resor (Polres) Karawang oleh Kuasa Hukum Tim Koalisi Partai Pemenangan Paslon 02 (Cellica – Aep) beberapa waktu lalu, terkesan terburu – buru.

Hal itu dikatakan Pengamat Politik dan Pemerintahan Kabupaten Karawang dari Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang, Muhammad Gary Gagarin SH.,MH., kepada Onediginews yang menemuinya di Kampus UBP Karawang, Sabtu (24/10/2020).

Menurut Gary, Memang betul pelaporan kepada pihak kepolisian adalah hak setiap warga negara. Namun demikian didalam hukum pidana ada yang namanya Asas Ultimum Remidium yang memiliki makna bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

“Artinya, suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain yaitu, kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi. Jadi hendaklah menempuh upaya tersebut terlebih dahulu, ketika tidak ada titik temu dalam upaya, maka silahkan tempuh upaya hukum ( hukum pidana),” jelasnya.

Lebih lanjut Gary menjelaskan, Seharusnya dengan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka dapat menjadi solusi dalam permasalahan ini. Tapi, lanjutnya lagi, setiap orang memiliki pertimbangan hukum masing- masing dan ia hanya berharap ada penyelesaian yang terbaik diantara para pihak, agar suasana yang ada dapat kembali menjadi kondusif.

” Islah dengan 5 kiyai merupakan bentuk iktikad baik dari Kiyai Uyan. Tinggal kemudian Kiyai Uyan memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada pihak-pihak terkait yang juga merasa dirugikan,” ucapnya.

Didalam hukum itu ada yang namanya delik biasa dan delik aduan, Gary menambahkan, Kalau delik biasa semua orang bisa melaporkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana.

Sedangkan delik aduan adalah suatu peristiwa baru akan menjadi tindak pidana apabila ada pihak yang merasa dirugikan. Artinya hanya pihak yang dirugikan yang bisa melakukan pengaduan ke pihak kepolisian.

“Kenapa harus orang yang dirugikan langsung melakukan pengaduan ? Karena Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami,” paparnya.

Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, sambung Gary, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.

“Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban,” ulasnya.

Selain itu, dulu ada putusan mahkamah konstitusi tahun 2008 yang menegaskan bahwa pasal penghinaan dan pencemaran nama baik via UU ITE adalah delik aduan yang isinya menyatakan bahwa : terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norm hia hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

“Disini penegak hukum harus cermat dalam memandang atau mengimplementasikan ketentuan dalam UU ITE,” ungkapnya.

Terakhir dikatakan Gary yang juga Kaprodi Fakultas Hukum UBP Karawang ini , terkait akan adanya wacana aksi warga Nahdiyin dan santri bela Kiyai Uyan, hal itu adalah hal yang wajar, sebagai bentuk solidaritas dan kecintaan kepada guru dan panutan mereka.

” itu sah- sah saja dilakukan, namun aksi tersebut tetap tidak bsa mencampuri urusan atau proses penegakan hukum yang saat ini sudah diproses oleh pihak kepolisian,” pungkasnya.(NN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here