Dugaan Bagi – Bagi Jatah Pilkada Mencuat Dalam Pergantian Security Service, Pemda Karawang Di Minta Beri Penjelasan

Onediginews.com – Ditengah pandemi covid-19 yang masih mewabah di indonesia, mencuat kabar, polemik pergantian Security Service di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang akhirnya menuai kecaman.

Pasalnya, selain akan berdampak pada terjadinya pemutusan kerja, perusahaan penyedia jasa keamanan yang di tunjuk oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang yang juga diketahui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang ini diduga tak berizin.

Dugaan tersebut kemudian menjadi pertanyaan bagi beberapa kalangan. Bagaimana bisa hal demikian dapat terjadi ?, idealnya pemerintah daerah yang harusnya menjadi garda terdepan penegakan disiplin, justru diduga melakukan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan hukum.

Hal tersebut diungkapkan  Feri Irawan, SH. Praktisi Hukum yang juga Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila (BPPH-PP) Kabupaten Karawang.

Bahkan Feri menduga “telah terjadi kongkalikong”  antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan yang di tunjuk.

“Selain bertentangan dengan aturan yang ada, tentu hal tersebut juga menjadi preseden buruk bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang” ucapnya.

Menurutnya, banyak dugaan yang muncul dimasyarakat bahwa penunjukan perusahaan penyedia jasa keamanan tersebut adalah bagi-bagi jatah pasca Pilkada Kabupaten Karawang kemarin.

“selain mekanisme penunjukannya terkesan tidak transparan serta belum jelasnya, apa yang mendasari Pemerintah Kabupaten Karawang menunjuk perusahaan ini untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan. Kita tentu berharap bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang segera memberikan penjelasan kepada publik” ungkap Feri.(NN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here