Kejari Tetapkan Tersangka Mantan Sekdis Soal Korupsi Pengadaan Finger Print di Sekolah

150 views
Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis menerapkan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pengadaan mesin absensi atau finger print pada sekolah SD dan SMP di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tahun anggaran 2017/2018, Senin (31/5/2021).

Ciamis, Onediginews.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis menerapkan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pengadaan mesin absensi atau finger print pada sekolah SD dan SMP di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tahun anggaran 2017/2018, Senin (31/5/2021).

Dua tersangka itu berinisial YSM merupakan rekanan pengadaan finger print. WH yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, namun sekarang menjabat sebagai sekretaris di salah satu dinas di Kabupaten Pangandaran.

Setelah menerapkan tersangka, Kejari Ciamis langsung melakukan penahanan terhadap tersangka YSM di Lapas Kelas IIB Ciamis. Sedangkan WH karena kondisinya sakit, sementara dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan observasi.

Pada saat eksekusi, tersangka WH dibawa menggunakan kursi roda kemudian dimasukan ke mobil ambulans Puskesmas Ciamis dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya, keduanya telah menjalani pemeriksaan selama berjam-jam.

“Kami Kejaksaan Ciamis melakukan penetapan tersangka terhadap dua orang kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi adanya penyelewengan dalam pengadaan mesin absensi atau finger print pada sekolah dasar atau SD, dan SMP se-Ciamis tahun anggaran 2017/2018,” ujar Kepala Kejari Ciamis Yuyun Wahyudi.

Yuyun menerangkan, awalnya tersangka WH mengenalkan YSM kepada UPTD pendidikan setiap kecamatan menawarkan pengadaan finger print dengan harga Rp 4 juta. Padahal sebelumnya, YSM menawarkannya dengan harga Rp 2,4 juta. Tapi kemudian disepakati harganya Rp 4 juta, dengan ketentuan UPTD bakal mendapat fee Rp 1 juta per unit apabila sekolah bayar tunai, dan fee Rp 500 ribu apabila kredit.

Lalu dilakukan rapat dengan kepala sekolah di beberapa UPTD kecamatan. Tujuannya melakukan pelatihan tata cara pemasangan dan pembagian mesin finger print. Pembayarannya sekolah menitipkannya ke UPTD sebesar Rp 4 juta.

“Padahal pada saat ini anggarannya belum ada dari dana BOS, itu untuk tahun 2018. Tetapi didahulukan pengadaannya pada tahun 2017. Pembayarannya pun menggunakan dana talangan yang kemudian diganti dari dana BOS. Itu mendahului dan sudah pelanggaran hukum,” ungkapnya.

Selain itu, Yuyun mengatakan modus yang dilakukan tersangka dengan menutup merek mesin absensi asli dengan stiker dari perusahaan YSM. Sehingga mesin tersebut tidak dapat dicari oleh siapapun di pasaran. Hal ini merupakan penjurusan. Sedangkan rekanan YSM membeli mesin absensi finger print itu dengan harga Rp 1.540.000, belum termasuk ongkir dan pajak.

“Para kepala sekolah akhirnya mau membeli dari YSM tanpa cek harga di pasaran. Dinaikan harganya pun kepala sekolah ngikut saja karena tidak membandingkan harga. Ada 430 sekolah SD di Ciamis yang membeli mesin absensi ke YSM,” ucapnya.

Dalam kasus ini, ada Mark up atau menaikkan harga barang dalam pengadaan pembelian mesin absensi. Hal ini menimbulkan kerugian negara hingga sekitar Rp 800 juta lebih.

“Ada Mark up dari pengadaan ini. Dimana pembelian mesin finger print ini di mark up sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 804.315.000 berdasarkan hasil audit,” jelasnya.

Dua tersangka ini dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Juncto pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 20 tahun 2001. Ancamannya minimal 4 tahun hingga 20 tahun penjara.

“Sekarang kita masih dalami ada dan tidaknya tersangka lain. WH masih aktif sebagai sekretaris dinas di Pangandaran. Setelah sehat, tersangka WH ini pun akan dilakukan penahanan. Statusnya tersangka dan secepatnya dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Bandung,” pungkasnya. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here