Beda Pendapat Gerindra dan PDIP Soal Mobil Dinas Baru Bupati 

321
Anggota DPRD Kabupaten Karawang Fraksi Partai PDIP , H . Toto Suripto SH.,MH. & Anggota DPRD Kabupaten Karawang Fraksi Partai Gerindra, H. Endang Sodikin Spdi.,SH.,MH.

Karawang, Onediginews.com – Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi PDI Perjuangan, Toto Suripto menyayangkan sikap Bupati yang seolah sewenang – wenang sendiri membeli mobil dinas.

Menurutnya, situasi sulit akibat pandemi Covid-19 ini seperti sekarang ini, seharusnya anggaran yang dimiliki pemerintah dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

“Karawang ini bukan punya bupati,  bupati hanya menjabat sebagai pejabat bupati sementara waktu sampai habis masa jabatannya. Jadi tidak bisa sewenang -wenang sendiri membeli mobil dinas sekehendaknya,” kata Toto menyesalkan.

Ditegasakannya, Kepala Daerah tidak bisa sewenang-wenang menggunakan mobil dinas, lalu gonta-ganti semaunya sendiri. Semua ada aturannya.

“Ada klasifikasinya ada golongannya. Dan mobil Mazda inikan bukan peruntukannya, tidak bisa, ada aturannya yang mengatur, petunjuk teknisnya,” ucapnya lagi.

Diungkapkan Toto, padahal mobil dinas Bupati yang lalu adalah mobil dinas yang belum lama dibeli.

“Kita sebetulnya sudah mempertanyakan, namun anggaran yang mereka sodorkan kepada kami adalah anggaran yang sudah matang dan dimappingkan oleh mereka, yakni, Dinas , Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bupati sebagai pengguna anggaran,” jelasnya.

“Sehingga kita hanya ngomong disini tuh hanya diketawain mereka sebetulnya, karena anggaran-anggaran itu sudah diposting sebelumnya,” kata Toto lagi.

Ditempat yang sama, pandangan berbeda datang dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin.

Menurut Endang,  pengadaan mobil dinas untuk bupati dan wakil bupati merupakan hal yang wajar untuk mendukung aktivitas dalam melayani masyarakat.

“Pengadaan mobil dinas itu sesuai dengan hak protokoler setiap pimpinan yang baru terpilih (bupati dan wabup) difasilitasi mobil dinas baru untuk operasional,” kata Endang.

Lebih lanjut dijelaskannya, Keperluan mobil dinas untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah itu sudah ada aturan klasifikasinya.

“Jadi apapun merknya yang penting CC – nya sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandasnya.

“Jadi mau merk-nya Mercy , Mazda atau apa pun itu tidak masalah sepanjang CC-nya sudah sesuai, silahkan,” ucap Endang.

Ia menerangkan, tidak ada Undang- undang yang mengatur masalah merk apa mobil dinas untuk kepala daerah.

“Tidak ada aturan merknya harus ini, harus itu, kaitan mahal biaya perawatan itu persoalan lain. Teknis itu,” ujarnya.

Dan ia menegaskan, Kaitan pergantian mobil dinas baru adalah hak bagi setiap kepala daerah terpilih. Jadi adalah hal yang wajar jika mereka kemudian berganti mobil baru.

“Persoalannya hanya masalah kepatutan  saja. Apakah patut atau tidak ? ditengah pandemi seperti ini bupati mempunyai mobil dinas baru sementara masyarakat ekonominya sedang susah, itu saja, tidak ada hal lain,” ungkap Endang.

“Jadi dari segi aturan tidak ada yang melanggar, boleh – boleh saja, Saya pikir tidak ada pelanggaran. Karena sudah lumrah kalau sudah dilantik semua serba baru,” pungkasnya. (Nina)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here