Karawang, Onediginews.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menyoroti pembelian mobil dinas baru, Bupati dan Wakil Bupati oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang yang kemudian menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat.
Sekretaris PDIP Karawang, Natala Sumedha SE., Ak., yang juga anggota DPRD Kabupaten Karawang ini mengatakan bahwa secara aturan pembelian mobil dinas tersebut tidaklah melanggar aturan.
Hanya saja menurut Natala, momentnya tidak tepat karena kondisi saat ini Indonesia masih dalam kondisi prihatin Pandemi Covid-19.
“kita juga harus ikut prihatin terhadap kondisi ini. Secara anggaran pembelian mobil dinas ini memang sudah dianggarkan tahun 2020 seusai Pemilihan Kepala Daerah lalu. Namun karena saat itu juga kondisi tidak memungkinkan, karena anggaran saat itu di refocusing,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menuturkan, Meski secara aturan pembelian mobil dinas ini boleh – boleh saja. Tetapi, beban moril juga harus berpikir.
“Kita kan lagi susah kenapa uangnya tidak dialolasikan dulu untuk penggunaan kebutuhan rakyat, merekalah yang lebih membutuhkan. Kalau kondisi keuangan kas daerah kita lebih tidak masalah, tidak ada pandemi silahkan saja,” kata Natala menyesalkan.
Ia juga sangat menyayangkan kenapa mobil yang dibeli bukan yang harga tidak terlalu mahal seperti merk Fortuner.
Menurutnya, mobil ini juga bagus cocok untuk segala medan. Harga mobil yang dibeli sekarang ini harganya jauh lebih tinggi dari mobil dinas yang tahun sebelumnya dibeli.
Natala juga mengaku kaget dengan adanya mobil dinas Mazda CX -9 AWD 2021 yang saat ini dimiliki oleh Bupati dan Wakil Bupati Karawang.
“Saya ada mobil ini muncul juga kaget ini bukan mobil yang biasa dipakai. Kami khawatir nantinya ada yang menjadi korban, nanti ada dinas lain yang tidak bisa beli mobil dinas karena ada beberapa dinas yang operasionalnya memerlukan mobil dinas,” ujarnya.
Dalam pertemuan penutupnya ia berharap semoga kedepan, nantinya para pemimpin rakyat ini bisa lebih memperhatikan nasib rakyat.
“Jangan berfoya-foyalah beli mobil mahal. Hak untuk beli mobil dinas tidak masalah, tetapi carilah harga yang sesuai dengan keuangan kas daerah saat ini. Hampir semua dinas diefisiensi, DPRD juga melakukan hal yang sama. Janganlah Bupati dan Wakinya ini hura-hura dalam arti tanda kutip. Kita harus sama-sama lihat situasi kondisi,” tutupnya. (Fjr/Nina)
