Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas Capai Miliaran Rupiah Tapi Tidak Ditempati, Pengamat : Kontrakan Sajalah ! 

383
Asep Agustian, SH., MH.

Karawang, Onediginews.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Sekretariat Daerah menganggarkan belanja pemeliharaan taman sampai halaman gedung rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Karawang sampai miliaran rupiah.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang Tahun 2021 total pagu yang dialokasikan untuk Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung tempat kerja dan taman sebesar Rp 1.404.650.000 (satu miliar lebih).

Hal tersebut sontak disoroti Pemerhati Politik dan Pemerintahan Kabupaten Karawang, Asep Agustian SH.,MH.

Pasalnya, ia menilai bahwa pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Karawang dianggap terlalu membuang anggaran dari uang rakyat yang mencapai miliaran rupiah hanya untuk pemeliharaan rumah dinas bupati dan wakil bupati karawang yang diduga tidak ditempati dan sama sekali tidak dimanfaatkan dengan baik.

“Rumah dinas ini dipakai atau tidak sih, kalau memang tidak dipakai lalu anggarannya kemana ?, kan sudah ada anggaran pemeliharaan untuk rumah dinas bupati dan wakil bupati ini,” kata Asep mempertanyakan.

“Saya rasa pemerintah daerah hanya buang- buang anggaran saja, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat karawang,” tegasnya lagi.

Bagi Asep, jika rumah dinas digunakan dengan sebagaimana mestinya itu akan lebih bermanfaat. Namun apa jadinya jika rumah dinas yang dianggarkan oleh uang rakyat tersebut justru malah tidak dimanfaatkan dengan baik.

“Jadi tolonglah rumah dinasnya dipakai, kalau tidak dipakai buat apa dianggarkan kan mubadzir buang- buang anggaran saja, lagi pula masyarakat mau menemui Kepala Daerahnya harus kemana , masa ke rumah pribadi,” ucapnya.

“Kontrakan saja lah,kalau memang gak dipakai. Adapun jika kondisi rumah dinas itu sederhana dibanding rumah pribadinya, ya, tempati saja, toh semua keperluan disana sudah dijamin oleh negara,” papar Asep lagi menegaskan.

Sekedar diketahui, Pengadaan Rumah Jabatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan.Terkait hak keuangan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain.

Hak keuangan secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (“PP 109/2000”).

Menurut Pasal 6 ayat (1) PP 109/2000, kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah tanpa suatu kewajiban dari pemerintah daerah.

Selain itu, biaya sarana dan prasarana (rumah jabatan), sarana mobilitas (kendaraan dinas), dan biaya operasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Yna)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here