Bikin Bingung Anggaran, Bupati dan Wakil Bupati Dikabarkan Tidak Tinggal di Rumah Dinas, Sekda Tidak Punya Rumah Dinas ? 

337
Alex Safri Winando SH.,MH.

Karawang, Onediginews.com – Pejabat Kabupaten Karawang akhir- akhir ini menjadi sorotan terkait dugaan penggunaan anggaran daerah yang dinilai tidak tepat.

Hal yang menarik perhatian adalah dimana Bupati dan Wakil Bupati Karawang dikabarkan tidak menempati Rumah Dinas sebagaimana mestinya dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang yang sejak beberapa tahun lalu tidak memiliki Rumah Dinas-nya sendiri.

Padahal Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Sekretariat Daerah setiap tahunnya menganggarkan belanja pemeliharaan rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Karawang dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang sampai miliaran rupiah.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang untuk Tahun 2021 total pagu yang dialokasikan untuk Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung tempat kerja dan taman sebesar Rp 1.404.650.000 (satu miliar lebih).

Pengamat politik dan pemerintahan Kabupaten Karawang, Alex Safri Winando SH.,MH., pun turut angkat bicara terkait permasalahan tersebut.

Dikatakannya kepada Onediginews.com – Kegunaan rumah dinas adalah untuk penunjang  kerja unsur pimpinan daerah Kabupaten Karawang, yakni, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda).

Disediakannya rumah dinas oleh negara, selain juga sebagai penunjang kerja, namun juga untuk memudahkan mobilisasi pekerjaan para pimpinan daerah ini dari rumah dinas ke kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.

“Rumah dinas ini disediakan oleh negara beserta dengan anggaran pemeliharaan dan penunjang lainnya. Sebagai bentuk fasilitas negara yang diberikan dan menjadi hak mereka untuk dimanfaatkan sebaik mungkin,” kata Alex menjelaskan.

“Sehingga sudah selayakanya Bupati, Wakil Bupati maupun Sekda, siap dan mau tinggal di rumah dinas. jangan tinggal di rumah pribadi,” tegasnya lagi.

Pasalnya, Kata Alex, Ada anggaran perawatan dan pemeliharaan yang sudah dialokasikan pemerintah setiap tahunnya. Dan jumlahmya pun tidaklah sedikit, mencapai hingga miliaran rupiah. Dan ini tentunya harus dimanfaatkan.

“Pertanyaannya kemudian, ketika anggaran itu dialokasikan namun rumah dinas itu ternyata memang benar tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya,lalu untuk apa,hanya pemborosan saja, berarti” papar Alex.

“Anggaran tersebut harus digunakan untuk rumah dinas bukan untuk perawatan rumah pribadinya. Karena keperluannya memang untuk rumah dinas. Jika kemudian digunakan lain, tentu ini menyalahi aturan, kalau anggaran pemerintah digunakan untuk keperluan rumah pribadi lalu bagaimana pertanggung jawabannya, dan itu bisa diindikasikan tindak pidana korupsi jika memang terbukti,” ujar Alex menerangkan.

Lebih lanjut dikatakan Alex, masukan saja kembali anggaran tersebut ke kas daerah, untuk kepentingan mayarakat Kabupaten Karawang, terutama ditengah Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Dari pada dialokasikan untuk rumah dinas yang tidak ditempati sebagaimana fungsinya.

“Pemimpin harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya. Aturan sudah ada, Peraturan Daerah dan Bupatinya juga ada. Sudah seharusnya mereka wajib tinggal dirumah dinas. Sekda pun sudah seharusnya mempunyai rumah dinasnya,” pungkasnya.

Untuk diketahui sampai berita ini diturunkan, Kepala bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang belum berhasil ditemui untuk dikonfirmasi. Baik melalui pesan Whatsapp-nya maupun ditempat kerjanya. (Nina)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here