Karawang, Onediginews.com – Kedatangan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi ke Puncak Sempur, Desa Cintalaksana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang beberapa hari kemarin berhasil menyita perhatian publik.
Khususnya, dengan adanya aktivitas kegiatan pembangunan penataan yang rencananya akan dijadikan wisata di lokasi tersebutpun tak luput menjadi sorotan.
Dilansir dalam sebuah video channel youtube kang Dedi mempertanyakan soal perizinan kepada pihak pengelola sekaligus pemilik lahan tersebut.
“Eta ges aya izin can (itu sudah ada izinya belum) izin awal naon? (izinya awal apa) IMB ges aya (IMB sudah ada),” ucapnya bertanya kepada pemilik lahan.
Saat mengetahui bahwa pemilik dan pengelola lahan tersebut belum memiliki izin dan masih dalam tahap proses, mantan Bupati Purwakarta ini menyarankan untuk menghentikan segala kegiatan atau aktivitas di lokasi tersebut.
“Mending gini, hentikan dulu sok saya nanti ikut mendiskusikan supaya aman kaharepna. Jika alasanya izinya belum seharusnya jangan dulu dikerjakan, dasar hukumnya apa?,” ucapnya bertanya.
Pada dasarnya Dedi menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan apa-apa karena lahan tersebut merupakan milik pribadi, terkecuali kata dia, jika lahan yang dikelola milik perhutani.
“Karena tanahnya tanah milik, tanah perusahaan berati kewenangannya Pemda Karawang. Kalau tanah ini milik kehutanan sudah saya sikat,” tegasnya.
Sementa pemilik lahan atau pengelola, Saeful Riki mengaku bahwa lahan miliknya yang sedang dilakukan pengelolaan tersebut bukan untuk lokasi wisata. Namun, untuk perkebunan yang akan ditumbuhi dengan semak dan turubuk.
“Soal akan dijadikannya lokasi wisata itu kan hanya ada dalam perencanaan Disparbud ke depan dan masih dalam wacana karena butuh perencanaan yang matang. Saya disini cuman berkebun,” akunya.
Disinggung soal adanya alat berat yang beroperasi dalam pengelolaan lahan tersebut, pihaknya mengaku kesulitan jika memang harus dikerjakan secara manual.
“Sulitnya kalau secara manual itu akan memakan waktu yang lama dan menghabiskan anggaran yang cukup besar,” terangnya.
Tak hanya itu terkait soal perizinan ia mengaku bahwa sampai saat ini belum memiliki izin. Namun tengah dalam melakukan proses perizinan.
“Masih dalam proses karena dalam perizinan itu harus disertai dengan hak kepimilikan tanah pribadi. Dan kepemilikan tanah itu sedang diproses di BPN,” ungkapnya.
Dia juga mengaku bahwa dalam menggunakan alat berat jenis exavator untuk terasering. Terasering sendiri kata dia dilakukan karena kontur tanah awalnya curam dengan kondisi tanah tandus.
“Jadi kita tata, kita terasering dan kita tanami kembali. Kita bangun tembok penahan tanah, kita tanami pohon-pohon penambah erosi seperti damar, akar wangi, dan tanaman lainnya,” jelasnya. (yna)
