KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Pemantau Demokrasi Pelita Sayap Putih (PDPSP) soroti kegiatan sosialisasi Anggota Komisi IX DPR RI drg. Putih Sari bersama BKKBN Jawa Barat, yang diduga diboncengi kegiatan Reses Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, Ihsanudin dari Fraksi Partai Gerindra.
Terlebih lagi kemudian, didalam kegiatan Reses tersebut diduga juga dimanfaatkan untuk mengkonsolidasikan salah seorang Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dapil I Kabupaten Karawang dari Partai Gerindra dan disinyalir diduga juga dimanfaatkan untuk berkampanye dengan menyebutkan nomor urut dan lainnya.
Diketahui, dalam sesi wawancara dengan awak media , BKKBN Propinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa Kegiatan Sosialisasi yang digelar bersama drg. Putuh Sari itu dibiayai oleh negara, yaitu berasal dari anggaran pusat (APBN). Dan diketahui juga, Anggaran Kegiatan Reses Anggota Dewan dibiayai juga dari Negara baik APBN untuk RESES anggota DPR RI , APBD I RESES anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, APBD II RESES untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Ketua PDPSP, Sofyan menyoroti adanya keganjilan dalam kegiatan sosialisasi yang pembiayaannya berasal dari APBN tersebut. Hal tersebut terlihat dari surat undangan kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat Kecamatan Karawang Barat.
“Pemantau melihat ada hal yang aneh dalam kegiatan tersebut, dimana surat undangan, dalam satu undangan tersebut ada dua kegiatan yang sumber anggarannya berbeda,” kata Sofyan kepada onediginews.com, Senin (16/10/2023).
Kemudian, lanjutnya, dalam kegiatan reses yang dilakukan setelah kegiatan sosialisasi BKKBN itu , terindikasi menyimpang dari fungsi kegiatan Reses seorang anggota dewan. Dimana kegiatan Reses itu disinyalir lebih cenderung isinya bukan kepada pokok dan fungsi Reses, akan tetapi lebih kepada konsolidasi tim dan sosialisasi pemenangan calon dewan.
Hal tersebut, kata Sofyan, Dapat dilihat darberbagai alat bukti yang Pemantau dapatkan dilokasi , baik berupa foto, vidio kegiatan, sampai vidio pernyataan anggota Panwas Kecamatan.
” itu semua udah kita sampaikan secara langsung kepada Ketua Bawaslu Karawang, sementara via WA sesuai dengan permintaan ketua Bawaslu, dan sampai saat ini kita belum menerima informasi hasil kajian dan putusan Bawaslu Karawang atas laporan Pemantau,” ungkap Sofyan.
“Langkah selanjutnya dipastikan kita akan mendatangi Bawaslu, untu mendapatkan penjelasan atas laporan Pemantau. Adapun mengenai hal terindikasi pelanggaran atau tidak kegiatan tersebut, sementara ini kita serahkan ke Bawaslu
Kita akan lihat hasil putusan kajian Bawaslu atas kegiatan tersebut,” pungkasnya.
Reporter : Nina Melani P
