KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Turunnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Kemensos) merubah nomenklatur yang meniadakan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM).
Perubahan tersebut tentunya akan berdampak pada keberlangsungan program yang ada dibawahnya. Salah satunya program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Sembako.
Berdasarkan Perpres yang ditandangani Presiden Jokowi medio Desember silam itu. Hampir dipastikan program BPNT tahun 2022 menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos).
Dikonfirmasi Onediginews.com, terkait hal tersebut diatas Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Ridwan Salam yang ditemui Onediginews.com usai menggelar rapat evaluasi kerja dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se- Kabupaten Karawang mengatakan bahwa sampai saat ini program Bantuan Pangan Non- Tunai (BPNT) Sembako masih dibawah pendampingan dan pengawasan TKSK.
Pasalnya kata Ridwan, pada saat dirinya mendatangi Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendapatkan kepastian mengenai petunjuk teknis, atau aturan turunan dari Perpres No. 110 tahun 2021 ini. Pihak Kementerian pun belum memberikan keputusan apa – apa.
“Kaitan kewenangan BPNT Sembako masih menjadi kewenangan TKSK. Karena saya kemarin ke Kemensos juga belum ada yang berani mengeluarkan pernyataan,” jelasnya dikantor Sekretariat Loka Bina Karya (LBK) Dinas Sosial Kabupaten Karawang.
“Surat petunjuk teknisnya belum turun. Sehingga BPNT Sembako ini masih di TKSK,” tegas Ridwan.
Dalam kesempatan tersebut, Ridwan juga menjelaskan mengenai agenda Rapat Koordinasi (Rakor) dengan TKSK, Rabu (19/1/2022).
Disampaikannya, rapat berkaitan dengan evaluasi kinerja TKSK dan PKH se- Kabupaten Karawang.
“Banyak yang kita bahas, kaitan kekosongan TKSK, mekanisme pengisiannya seperti apa dan termasuk juga ukuran kinerja mereka. Ukuran kerja yang baik itu seperti apa,” ungkapnya memaparkan.
“Banyak hal yang dievaluasi, tadi didalam ada juga TKSK yang bagus, saya suka,” pungkasnya. (Nina)
