KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan road show bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Kawasan Car Free Day Lapangan Karang Pawitan, Jalan A.Yani, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Minggu Pagi (25/6/2023).
Program “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” KPK tahun 2023 tersebut turut dihadiri oleh, Bupati Karawang Cellica Nurrachadianna, Wakil Bupati Karawang Aep Saepulloh, sampai kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang dan seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat juga warga masyarakat Kabupaten Karawang.
Ironisnya, Kegiatan yang mengusung tema ” Hajar Serangan Fajar ” itu, justru tidak dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Karawang.
Padahal, Road Show Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi tersebut adalah salah satu cara KPK meningkatkan awareness dan nilai integritas bagi seluruh lapisan masyarakat. Dimana KPK mengingatkan kembali kepada masyarakat agar menghindari pemberian maupun penerimaan serangan fajar pada Pemilu maupun Pilkada Serentak 2024. Karena tradisi ini nantinya akan menghasilkan pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Yang dimana tentunya, ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi KPU dan Bawaslu.
Terpantau dilokasi, Wakil Ketua KPK pada saat membuka sambutannya, sempat beberapa saat mencari sosok keberadaan Ketua KPUD dan Bawaslu Karawang atau yang mewakili. Namun setelah mencari beberapa saat, kedua lembaga tersebut tidak terlihat hadir.
“Ini kemana Ketua KPU, seharusnya sesama komisi hadir,” kata Johanis Tanak usai menyapa KPU Karawang dalam sambutannya.
“Jangan sampai tidak datang ya, karena ini acara tentang Pemilu,” ucapnya lagi.
Ia juga menanyakan kehadiran Bawaslu Karawang, yang juga tidak terlihat hadir, baik Ketua maupun yang mewakili.
“Ketua Bawaslu Karawang gak ada ?, lagi serangan fajar ?, kok, gak ada juga,” ujar Jaohanis lagi sambil tertawa lepas.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang, Kursin Kurniawan menuturkan jika sebenarnya, ia turut hadir mengikuti dalam kegiatan tersebut. Namun dikarenakan tidak enak badan ia pun memutuskan pulang kembali ke kantornya.
Disoal adakah komisioner lain yang mewakili kehadirannya, Kursin mengaku tidak ada.
“Saya jalan kaki dari kantor untuk hadir di acara tersebut, sampai dilokasi saya nongkrong sebentar sampai jam 7, karena kepala pusing tidak enak badan, saya putuskan kembali ke kantor dan pulang. Ya, benar tidak ada yang mewakili,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Ketua KPUD Karawang Ihsan Indra Putra mengatakan jika dirinya tidak bisa hadir dalam kegiatan Road Show Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi 2023 dikarenakan sedang ada giat dengan KPU RI di Surabaya.
“Saya ada giat dengan KPU RI di Surabaya dari tanggal 23-26 Juni 2023 mengenai Persiapan Perencanaan Logistik TPS,” ucap Ihsan melalui pesan Whatsappnya.
Ditanya soal apakah ada Komisioner yang lain yang mewakili dirinya untuk hadir diacara KPK tersebut, Ihsan mengaku belum melakukan kroscek dengan komisioner yang lain.
“Saya belum kroscek ke teman -teman yang lain, apakah ada yang hadir atau tidak. Memang menginformasikan mendadak juga. Karena posisi di Suarbaya dan saya juga kelupaan,” kata Ihsan.
Namun demikian, ia sangat mengapresiasi kegiatan Road Show Bus KPK yang menurutnya sangat bagus, dalam rangka menanamkan nilai -nilai anti korupsi kepada masyarakat juga seluruh stake holder yang ada di Kabupaten Karawang.
Diketahui, Kabupaten Karawang sendiri, menjadi kota ke-7 yang dijelajahi Bus Antikorupsi KPK dari 8 titik wilayah di Jabodetabek diantaranya, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang hingga Kota Bandung.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menyampaikan, pihaknya hadir untuk mengingatkan kembali masyarakat agar menghindari pemberian maupun penerimaan serangan fajar. Menurutnya, tradisi ini jika dibiarkan nantinya, akan menghasilkan pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya.
“Kalau calon -calon pejabat mengeluarkan uang untuk serangan fajar, maka mereka itu adalah calon- calon penjahat. Mengapa demikian ?, Kalau calon pejabat mengeluarkan uang serangan fajar dalam kampanyenya maka oknum pejabat tersebut dengan berbagai cara ketika dia terpilih nanti, akan berusaha membuat agar bagaimana uang mereka kembali,” kata Johanis.
“Kalau ada calon-calon pejabat yang melakukan serangan fajar, segera laporkan kepada Kepolisian, Kejaksaan dan KPK !!, jangan pilih yang bersangkutan , karena dia tidak akan jadi pejabat tetapi akan jadi penjahat,” tegasnya.
Dikatakan Johanis, seorang pejabat harus mempunyai integritas, karena uang negara adalah uang rakyat, yang berasal dari rakyat dan hasilnya untuk rakyat, bukan untuk dimakan oleh oknum pejabat.
Ia pun mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Karawang agar bersama -sama KPK mencegah terjadinya korupsi. Menurutnya, korupsi adalah perbuatan busuk dan paling hina.Untuk menghindarinya, Johanis mengajak masyarakat untuk tidak menerima amplop atau sembako. Karena yang dirugikan adalah masyarakat selama lima tahun ke depan.
Bus Antikorupsi KPK sebagai ikon upaya pendidikan antikorupsi ini telah mengunjungi puluhan kota dan kabupaten di pulau Jawa dan Sumatera dan akan terus mengunjungi ke pelosok tanah air. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang beserta seluruh jajaran bersama-sama ikrarkan komitmen antikorupsi tolak serangan fajar dan praktik politik uang pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024 mendatang.
Reporter : Nina Melani Paradewi
