KARAWANG – Sejumlah warga masyarakat Desa Pancakarya mempertanyakan keberadaan Badan Usaha Masyarakat Desa (BUMDesa) di Desa Pancakarya yang diduga tidak memiliki kejelasan.
Padahal Pemerintah pusat sejak tahun 2015 hingga tahun ini telah mengucurkan dana desa begitu besar untuk pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa lewat BUMDesa.
Disoal hal tersebut, Kepala Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran, Ata Sutisna mengaku banyak tidak tau soal anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
“Kalau soal anggaran BUMDesa tanya saja kepada operator dan ketua Bumdes ya, saya kurang apal, Lupa,”kata Ata Kades Pancakarya, kepada awak media, Senin (2/11/2020).
Ia menjelaskan bahwa anggaran yang di terima oleh Desa Pancakarya kecil beda dengan desa yang lain. Untuk tahun 2015 dari sekitar Rp 700 juta. Untuk pemberdayaan ekonomi lewat BUMDesa itu hanya sebesar Rp 25 juta.
“Kalau tidak salah tahun 2015 itu hanya Rp 25 juta,”katanya.
Lebih Lanjut diungkapkannya, untuk tahun 2017 anggaran BUMDesa digunakan untuk merehab gedung BUMDesa. Namun, katanya, sebelum dilakukan rehab gedung BUMDesa tersebut roboh karena ternyata kondisi gedung tersebut sudah rapuh.
“Sementara untuk anggaran BUMDesa tahun 2017, 2018, dan 2019 saya kurang tau. Kalau tahun sekarang (2020) itu anggaran untuk Covid-19,”jelasnya lagi.
Selama ini kata Ata melanjutkan, anggaran BUMDesa di Desa Pancakarya digunakan untuk simpan pinjam. Namun, pengelolaan simpan pinjam tidak berjalan dengan baik sehingga Desa Pancakarya mengalokasikan kembali untuk pemberdayaan ekonomi lewat BUMDesa di tahun 2019 untuk simpan pinjam. Kembali pengelolaan tidak berjalan sehingga banyak meninggalkan piutang di masyarakat.
“Ya begitulah, banyak yang tidak bayar masyarakat. Tapi kalau jumlah anggaran saya tidak tau, tanya saja kepada ketua BUMDesa,”tukasnya.
Sebelumnya, salah seorang warga Desa Pancakarya, berinisial ASÂ mempertanyakan anggaran BUMDesa yang dinilainya tidak ada kejelasan sampai hari ini.
Bahkan ia pun menepis, kaitan bangunan kantor BUMdes yang dinyatakan Kades roboh pada saat hendak di renovasi.
“Tidak ada bangunan yang roboh, namun kalau untuk renovasi kecil kecilan itu memang ada, seingat saya,” tandasnya.
AS juga mengatakan dugaan ketidakjelasan BUMDesa karena keharmonisan antara Kades dan Ketua BUMdes menjadi indikator.
“kinerja BUMdesa kurang maksimal, pasalnya yang diketahui sudah beberapa kali ada pergantian Ketua BUMdesa, karena tidak terjalinnya komunikasi yang baik dengan kepala desa,” ungkapnya.(NN)
