KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Proses rekrutmen pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rengasdengklok, Karawang, menuai badai kritik. Anggota DPRD Karawang, Iqbal Jamalulail, menyebut seleksi tersebut “cacat sejak awal” dan berpotensi memicu gejolak sosial.
Sementara itu, Aliansi Karawang Hilir (AKHIR) siap mengerahkan ribuan massa untuk menggelar aksi unjuk rasa damai pada 15 September mendatang.
Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung panas pada Senin (8/9/2025), Iqbal Jamalulail menyoroti ketidaktransparanan seleksi administrasi. Dari 9.836 pelamar, hanya 5% yang lolos, namun banyak di antaranya diduga tidak memenuhi kualifikasi sesuai Permenaker RI Nomor 39 Tahun 2016.
“Saya jamin, tak sampai 60% yang lolos benar-benar kompeten. Asas dasar saja dilanggar, bagaimana masyarakat bisa percaya?” tegas politisi Gerindra itu.
Ia juga mengkritik pengumuman pendaftaran yang mendadak, menutup kesempatan bagi masyarakat untuk menyiapkan berkas.
Iqbal memperingatkan risiko besar jika soft launching RSUD Rengasdengklok dipaksakan pada 14 September atau bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Karawang ke-392, apalagi fasilitas tersebut belum melayani pasien BPJS Kesehatan.
“Jangan sampai momentum ulang tahun Karawang berubah jadi momentum berdarah!” serunya.
Ribuan Massa Siap Turun ke Jalan
Gelombang protes tak hanya datang dari DPRD. Aliansi Karawang Hilir (AKHIR) berencana menggelar aksi unjuk rasa damai di RSUD Rengasdengklok pada Senin (15/9/2025). Aksi ini dipicu oleh dugaan ketidaktransparanan dalam rekrutmen tenaga kesehatan.
“Kekuatan personil diperkirakan mencapai 1.000 orang dari Dapil II dan III,” tulis koordinator aksi, Dulan Kumbang, dalam surat pemberitahuan kepada Kapolres Karawang. Massa aksi akan membawa mobil komando, spanduk, bendera, serta didukung oleh puluhan mobil pick-up dan ratusan sepeda motor.
Tokoh AKHIR, Endang Macan Kumbang, menegaskan bahwa aksi ini murni memperjuangkan keadilan bagi masyarakat Karawang Hilir. “Kami tidak menolak rekrutmen, tapi kami menolak proses yang diduga penuh permainan. Jangan sampai warga asli hanya jadi penonton,” tegasnya.
Endang juga memperingatkan Pemkab Karawang dan manajemen RSUD Rengasdengklok untuk tidak mengabaikan suara rakyat. “Kalau suara rakyat tidak didengar, jangan salahkan kami jika gelombang perlawanan semakin besar!”
Hingga berita ini diturunkan, pihak RSUD Rengasdengklok maupun Pemerintah Kabupaten Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan ini.
Reporter : Nna
