KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Dalam berbagai pemberitaan, Presiden Joko Widodo kerap menyampaikan bahwa pemerintah sangat serius mengupayakan melalui langkah- langkah konkret agar bagaimana pungutan liar (pungli) di semua lapisan pelayanan masyarakat di berantas.
Presiden Joko Widodo juga menegaskan kepada jajarannya di daerah untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia.
Presiden mengingatkan yang namanya pungutan liar bukan hanya soal besar-kecilnya, tapi pungli telah membuat masyarakat susah untuk mengurus sesuatu.
Namun berbanding terbalik dengan himbauan Presiden Jokowi, Kepala Desa Karang Sinom, Nano malah menganggap wajar jika Seorang Kepala Desa meminta sejumlah uang koordinasi kepada pengusaha.
Bahkan alasan meminta tanpa unsur paksaan dan keberatan dari pihak pengusaha seperti menjadi pembenaran bagi Kepala Desa Karang Sinom. Bahkan ia pun blak-blakan jika uang tersebut tidak ia kantongi sendiri namun ia bagi-bagikan kepada sejumlah lembaga didesanya.
“Masalah uang itu, itu sudah kesepakatan gak ada paksaan, karena uang itu bukan untuk saya saja, bukan untuk saya pribadi, uang itu saya bagikan untuk Babinsa, Babinkamtibmas, Karang Taruna, dan LSM,” jelasnya kepada onediginews.com, seraya menyeutkan beberapa nama lembaga penerima uang koordinasi tersebut.
Kades Karang Sinom merasa itu adalah hal yang wajar jika dirinya sebagai kepala desa meminta uang Rp. 20 juta untuk koordinasi sepanjang pemilik gudang material tidak keberatan.
“Jangan menyudutkan atau menyalahkan, Saya wajar minta 20 juta, yang penting yang ngasihnya gak keberatan. Untuk yang Rp. 20 juta itu juga tidak sembarangan untuk kepala desa, engga, saya bagi-bagi untuk ijin warga, jaga beko, dan lainnya,” ujarnya lebih lanjut.
Diketahui, Pengusaha pembangunan gudang material di Desa Karang Sinom, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, untuk uang koordinasi, harus merogoh kocek hingga Rp. 20 juta
Uang itu diberikan pengusaha kepada Kepala Desa Karang Sinom, untuk kelancaran project pembangunan gudang kedepannya.
“Untuk koordinasi dari Jaenudin yang di berikan kepada Kades sekitar Rp. 20juta an, kalau untuk pembagian kepada siapa aja saya tidak tahu itu urusan Kades, karena sudah di satu pintukan kepada Kades, dan Kades pun sudah mengatakan jika ada yang menanyakan soal project ini , suruh langsung ke beliau (Kades), ” kata Yudat, orang kepercayaan Jaenudin, sebagaimana diberitakan di sejumlah media.
Onediginews.com pun mengkonfirmasikan kebenaran hal tersebut kepada Kepala Desa Karang Sinom, Nano, Sabtu (28/1/2023) melalui saluran telepon selulernya.
Ia pun membenarkan jika dirinya menerima uang koordinasi sebesar Rp. 20 juta dari pemilik gudang material.
Akan tetapi menurutnya, uang tersebut diberikan atas dasar kesepakatan tanpa ada paksaan.
Jika kemudian disatupintukan kepada dirinya, Kades Karang Sinom mengatakan jika dirinya adalah kepala desa dan tidak harus datang beramai-ramai untuk pengkondisian.
“Memang itu kan satu pintu, memang yang datangnya saya sendiri masa harus rame- rame. Nah ada di saya Rp. 20 juta , lalu dibagi- bagi sudah semua tertera disitu. Jadi jangan melihat karena uangnya dikasih ke kepala desa,” ungkap Kades.
“Wajar karena saya kepala desa disana, saya pimpinan di Karang Sinom gimana- gimana juga. Warga saya juga tidak ribut, tidak apa-apa, kok, ini jadi mempermasalahakan,” pungkasnya.
Reporter : Nina Melani Paradewi
