KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Meski Kepala Desa Karang Sinom, Nano, mewajarkan “uang koordinasi” yang ia minta kepada pengusaha Pembangunan Gudang Material, di Desa Karang Sinom, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Namun menurut Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Karawang (Saber Pungli), hal tersebut bisa jadi masuk kedalam unsur dugaan pungutan liar (Pungli).
Sebagaimana dikatakan Sekretaris UPP Kabupaten Karawang, Sujana saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Senin (30/1/2023), bahwa apa yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Karang Sinom diduga pungli.
Pasalnya kata Sujana yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Karawang, apa dasar hukum yang dipakai Kepala Desa sehingga meminta uang koordinasi sebesar Rp. 20 juta kepada pengusaha yang diduga disebut-sebut untuk kelancaran project pembangunan gudang kedepannya.
“Di duga pungli, apa dasarnya sebagai penyelenggara negara (Pemerintahan Desa) minta uang segitu,” kata Sujana.
Ia mengatakan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kabupaten Karawang, hari ini Senin 30 Januari 2023 telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan untuk naik ke tahap penyidikan.
“Hari ini kita terbitkan seprint penyelidikan,” kata Sujana.
Untuk langkah selanjutnya, ia menjelaskan, UPP menunggu hasil lidik dari pihak intelejen.
” Tunggu hasil lidik dari intelijen. Setelah hasil lidik. Nanti pokja yustisi akan gelar perkara,” terangnya lagi.
Diketahui dalam banyak pemberitaan, Presiden Joko Widodo kerap menyampaikan bahwa pemerintah sangat serius mengupayakan melalui langkah- langkah konkret agar bagaimana pungutan liar (pungli) di semua lapisan pelayanan masyarakat di berantas.
Presiden Joko Widodo juga menegaskan kepada jajarannya di daerah untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia.
Presiden mengingatkan yang namanya pungutan liar bukan hanya soal besar-kecilnya, tapi pungli telah membuat masyarakat susah untuk mengurus sesuatu.
Reporter : Nina Melani Paradewi
