Cianjur, Onediginews.com – Kasus Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dinilai tidak sesuai yang di berikan pihak e-Warung kepada masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sukaluyu kini mendapatkan perhatian dari berbagai pihak di Kabupaten Cianjur.
Seperti diketahui BPNT yang diberikan kepada masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Tanjungsari dan Selajambe di berikan dengan sejumlah komoditi yang tidak layak.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dilapangan bahwa pergantian buah yang sebelumnya apel menjadi pir dengan kondisi buah saat diterima KPM tidak layak dikonsumsi karena busuk terjadi di Desa Tanjungsari serta dihilangkannya komoditas telur dialami warga Desa Selajambe.
Hal tersebut mendapatkan perhatian dari Anggota DPRD Komisi D Kabupaten Cianjur, Sahli Saidi selaku anggota dewan yang menangani salah satu bidang BPNT.
Dirinya mengatakan, pihaknya telah membahas permasalahan BPNT di rapat kerja dengan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dan para suplayer.
“Dari awal kita sudah bahas masalah buah busuk, beras hancur yang tidak layak dimakan dan lain- lainnya waktu komisi rapat kerja,” ujarnya.
Ia menambahkan, dirinya telah menghimbau kepada pelaku BPNT dan para agen agar jangan sampai merugikan KPM. Dan jika sudah terlanjur dikirimkan agar secepatnya diganti.
“Jangan lah dikirim ke masyarakat yg menerima manfaat dan itu juga dibayar sama pemerintah bukan gratis. Secepatnya barang yg busuk diganti sama yang bagus atau yang layak dikonsumsi apalagi masyarakat sangat membutuhkan di bulan Ramadan ini,” tambahnya.
Menurutnya, Kabupaten Cianjur adalah daerah yang rawan penyalahgunaan BPNT sehingga pihaknya selalu berkoordinasi dengan Dinas sosial Kabupaten Cianjur untuk memberikan arah kepada suplayer.
“Saya ingatkan juga kepada seluruh TKSK supaya teliti untuk penyaluran jangan sampai kecolongan kirim barang yg tidak layak di konsumsi,”paparnya.
Lanjutnya, pihaknya akan melakukan kunjungan ke daerah yang telah menerima BPNT tidak layak konsumsi .
“Nanti kita jadwalkan di Sukaluyu dan kita ketemu sama Kades setempat, ini termasuk dari TKSK yang lalai mengawasinya karena BPNT ini unsur politiknya dan persaingan bisnisnya kental,” pungkasnya.(Heru Ag)
