Karawang, Onediginews.com – Gonjang ganjing soal pembelian Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati Karawang yang saat ini ramai menjadi perbincangan publik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Drs. H. Acep Jamhuri, akhirnya angkat bicara.
Kepada Onediginews.com dalam suatu kesempatan, ia menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati sudah sesuai regulasi.
Menurutnya, bupati dan wakil bupati berhak menggunakan mobil dinas yang baru. Dan kendaraan dinas operasional bupati maupun wakil bupati sangat dibutuhkan, mengingat mobilitas bupati dan wakil bupati sangat tinggi. Jadi, sudah selayaknya sebagai pemimpin baru, keduanya mendapatkan mobil dinas baru.
“Jabatan keduanya kan periode baru dan semuanya sudah sesuai regulasi, ya, wajar, mereka mendapatkan mobil baru,” kata Sekda Acep menegaskan.
“Bicara soal dikembalikan, Dikembalikan ? gimana mengembalikannya ?,” ucapnya lagi balik bertanya.
Ditanya Onediginews.com lebih lanjut soal mobil dinasnya yang dikabarkan juga baru namun belum dipergunakan, Sekda Acep hanya tertawa saja.
Dikatakannya, mobil dinasnya adalah mobil Kijang Innova yang memang sehari – hari ia gunakan untuk berdinas. 
“Itu mobil dinas saya, sudah dipake. Itu yang dipake sekarang kemana – mana, yang Innova itu,” ungkapnya.
“Jadi bukan tidak dipake karena malu – malu, tapi memang sudah lama mobil itu saya pake, ” tutupnya seraya berlalu sambil tertawa kecil.
Sebelumnya, ramai diberitakan di sejumlah media, di tengah kesulitan ekonomi warga akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang membeli dua unit kendaraan dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati Karawang dengan taksiran harga hingga Rp. 1,8 miliar.
Mobil tersebut bermerek Mazda CX-9 AWD, dengan kapasitas mesin 2.500 cc keluaran tahun 2021.
Dilansir dari website rajamobil.com, untuk satu unit mobil tersebut ditaksir mencapai Rp. 998.800.000. Sontak saja pembelian mobil dinas ini mngundang pro dan kontra publik. (Nina)
Boleh ganti tp yg wajar aja, knp mesti pake Mazda?
Tolong jgn mementingkan diri dan prestis tp pengabdian buat rakyat, pendapatan daerah utk membangun daerah dan kemaslahatan