KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Relokasi para pedagang Pasar Tradisional Lama Rengasdengklok ke Pasar Proklamasi Rengasdengklok oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Rabu (16/11/2022) tidak berjalan mudah dan hampir menimbulkan kericuhan karena banyaknya penolakan dari para pedagang.
Hal itupun mendapat sorotan dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Karawang.
Dikatakan Ketua Fraksi Golkar, Asep Syaripudin, ada mekanisme penentuan harga kios pasar yang salah yang harus dievaluasi kembali oleh Pemkab Karawang.
“Penolakan pedagang sendiri yakni terkait kios yang disediakan menurut para pedagang pasar Rengasdengklok terlalu mahal biaya sewanya. Seharusnya sebelum diambil penentuan harga kios, seluruh stake holder terkait dilibatkan terlebih dahulu,” kata Asep kepada onediginews.com , Kamis (17/11/2022).
Menurut Asep, pihak ketiga dalam.hal ini PT. Visi Indonesia Mandiri (VIM) seharusnya menentukan harga kios pasar berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga tidak membebani para pedagang, karena harga yang ditentukan sudah disesuaikan dengan kemampuan mereka.
“Jangan sampai kemudian para pedagang pasar Rengasdengklok yang lama itu tidak mampu berdagang dilokasi pasar yang baru karena harga kios yang terlalu mahal,” ujarnya lagi.
Oleh karena itu, Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Karawang meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Karawang untuk meninjau kembali penentuan harga kios dan mengakomodir masukan- masukan para pedagang pasar.
“sistem Build Operate Transfer (BOT) ini jelas sekali direncanakan kurang matang, dan kami mendorong pemerintah daerah mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi dan mengkaji kembali harga kios,” tegas Asep.
“Pemerintah daerah juga harus berkomunikasi dengan pihak ketiga agar memberikan kemudahan seperti diskon dan lainnya agar para pedagang pasar sanggup menyewa harga kios, para pedagang pasar ini adalah masyarakat kita yang harus dibina, difasilitasi, dimediasi dan harus diperjuangkan, bukan berpihak kepada pengembang,” pungkasnya. (Nina)
