Karawang, Onediginews.com – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang dan pimpinan Fraksi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komite Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Karawang, bertempat di Galeri Seni Budaya Karawang, Selasa (13/7/2021).
Hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri, para Asisten Daerah Kabupaten Karawang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Satpol PP.
Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Pendi Anwar mengatakan, point utama yang menjadi pokok bahasan ialah vaksinasi, distribusi obat-obatan baik di setiap Rumah Sakit maupun Puskesmas.
“Kita selama dua hari turun untuk menyerap aspirasi ke setiap Puskesmas sebagai pelayanan dasar yang saat ini kami sampaikan pada Pemerintah Daerah melalui gugus tugas Covid-19” ujarnya.
Menurut Pendi, dalam forum rapat tersebut ada beberapa hal yang belum sempat dilaksanakan oleh Gugus Tugas Covid-19 untuk kedepannya agar bisa dilaksanakan.
“Kaya edukasi terhadap seluruh Stake Holder (Aparat, Red) Pemerintahan Desa, jadi seluruh perangkat Desa seperti RT/RW, dan besok Pemerintah Daerah akan melakukan zoom meeting dengan 500 perangkat Desa yang ada di Karawang,” ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya, kebanyakan aspirasi yang disampaikan oleh setiap Puskesmas di Kabupaten Karawang, diantaranya adalah Puskesmas meminta Dinkes agar obat-obatan penunjang ataupun terapi Covid agar diberikan stok pasokan agar nantinya tidak keteteran.
“Mereka ini menginginkan adanya baper stock obat-obatan, untuk saat ini kan distribusi obat-obatan hanya bisa terealisasi perhari, misalnya di hari ini ada 8 orang yang terpapar maka obat akan di distribusikan di hari tersebut juga, mungkin bagi Puskesmas yang deket dengan Dinkes tidak menjadi permasalahan seperti Karawang Barat, Karawang Timur. Tetapi bagi Puskesmas yang jauh kaya Pakisjaya, Tirtajaya ini kan mereka membutuhkan waktu. Bulak baliknya saja sudah berapa jam,” jelas politisi Partai Demokrat ini.
Belum lagi, aspirasi yang disampaikan kepada DPRD pada saat identifikasi masalah kepada setiap Puskesmas seperti insentif yang masih belum di bayarkan.
“Kalau gak salah, terakhir bulan April atau mei insentif sampai sekarang belum,” kata Pendi.
Untuk itu, pada hasil rapat forum tersebut, Tenaga Kesehatan ( Nakes ) diharapkan segera untuk melakukan verifikasi data-data.
“Nah tadi udah dijawab sama pak asisten (Asda, red) kalau mau diturunkan ya silahkan lakukan data-data verifikasi karena ini akan menjadi bahan laporan ke kementerian. Untuk anggaran sendiri sudah siap tinggal administrasinya aja,” pungkasnya.(Nina)
