KARAWANG – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Propinsi Jawa Barat, Dede Kusdinar, SH., mengingatkan kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Karawang untuk tetap menjaga netralitasnya.
Pasalnya kata Dede, saat ini Kabupaten Karawang sedang melaksanakan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar tanggal 9 Desember 2020 mendatang.
Dede mengingatkan kepala desa harus dapat menjadi contoh yang baik bagi warga masyarakatnya. Tidak menjadi pengurus partai politik, ataupun ikut- ikutan berpolitik praktis.
Karena ditegaskan Dede, hal itu sudah jelas diatur dan tertuang dalam Undang Undang tentang Desa Nomor 6 tahun 2014.
“Dalam undang – undang jelas diatur bahwa kepala desa tidak boleh menjadi pengurus partai politik, saya harapakan kepala desa di Kabupaten Karawang ini dapat menjaga netralitasnya,” ujarnya pada saat memberi sambutan dikegiatan Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESIKabupaten Karawang periode 2020 – 2025 di Aula Husni Hamid Plaza Pemda Karawang, Selasa (3/11/2020).
Ketidaknetralan kepala desa ini ditandaskan Dede lagi sangat membahayakan karena sanksi yang diberikan jika terbukti ada keberpihakan atau tidak mampu menjaga netralitasnya, adalah sampai kepada pencabutan SK atau pemberhentian bahkan pidana.
“Inilah kenapa pemerintah mengatur kepala desa untuk tidak terlibat dalam partai poliik dan politik praktis, agar demokrasi ditengah masyarakat kita dapat berjalan dengan baik,” kata Dede lagi.
Selain itu, Dede juga berpesan, Apdesi Kabupaten Karawang harus bisa bersinergis dengan pihak pemerintahan baik Yudikatif, Eksekutif maupun Legislatif.
Mengapa demikian, lanjutnya, karena dengan jalinan sinergitas dan koordinasi yang baik dapat mempermudah menyambungkan aspirasi masyarakat desa melalui APDESI.
“Melalui kita kepala desa yang tergabung dalam organisasi APDESI ini, jika kita mampu menjalin komunikasi dan sinergitas yang baik dengan pemerintahan daerah maka apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat kita akan mudah dapat kita realisasikan,” jelasnya.
“Termasuk juga soal anggaran dana desa dengan setumpuk permasalahannya kita bisa bersinergi dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini lembaga yudikatif karena Sumber Daya Manusia (SDM) Kepala Desa tidaklah atau belum sama semua, Kami berharap APDESI Karawang dapat menjadi percontohan bagi APDESI secara nasional,” ungkapnya menyampaikan harapannya. (NN)
