KARAWANG – Pengamat Politik dan Pemerintahan Kabupaten Karawang, Asep Agustian SH., MH., menilai kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karawang diduga tidak profesional dan diduga memiliki keberpihakan kepada salah satu pasangan calon (Paslon) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karawang yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang.
Pasalnya, kata Asep Agustian yang akrab disapa Asep Kuncir (Askun) ini, ada beberapa kegiatan kampanye salah satu Paslon yang diduga kerap luput dari pengawasan Bawaslu beserta jajarannya. Atau memang sengaja pura – pura tidak tahu.
Padahal tersebar dengan jelas di media sosial, vidio sebuah acara pengajian dirumah yang diduga milik seorang kepala dinas , yang mensisipinya dengan kampanye , yaitu mengajak warga masyarakat yang hadir dalam pengajian tersebut memilih salah satu paslon.
Bahkan viralnya vidio ini pun sempat diberitakan oleh beberapa media online. Dan belum lama ini juga viral vidio oknum guru yang diduga menyebutkan jika guru sudah diarahkan untuk memilih salah seorang calon bupati di Pilkada esok.
Dikatakan Askun dari beberapa contoh temuan diatas, seharusnya Bawaslu sudah dapat menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan paslon tersebut. Berdasarkan Laporan Informasi yang bisa diambil dari pemberitaan media.
“Sehingga tidak ada lagi alasan Bawaslu tidak mengetahui, atau menunggu adanya aduan atau laporan. Laporan Informasi ini sudah jelas, salah satunya bisa dari pemberitaan media,” kata Askun, Senin pagi (26/10/2020) saat ditemui dikantornya.
“Ayo tindaklanjuti dong, Bawaslu itukan digaji oleh rakyat, Tegakan Demokrasi yang Adil dan Jujur di Pilkada Karawang ini, jangan sampai ada paslon lain yang dirugikan dan paslon lainnya diatas angin, ” ucapnya lagi.
Lebih lanjut Askun juga mengaku heran dengan kerja pengawasan Bawaslu sampai ke tingkat bawah, yang seolah menutup mata ketika melihat adanya dugaan pelanggaran terutama yang dilakukan salah satu paslon.
“Kalau Bawaslunya aja melempem, gimana Pilkada yang bersih dan penegakan demokrasi rakyat bisa terwujud di Kabupaten Karawang ini,” tegas Askun.
“Bawaslu itu harus netral dong, tegakkan demokrasi, ingat anda – anda ini rakyat yang gaji, jangan lemah dan diam saja seolah tak tahu apa – apa, giliran offsite aja kepasangan ENAK bisa. Kalau ke paslon yang diduga didukung karena kepentingannya mah diem diem bae,” ujarnya lagi menunjukan ke kesalannya
Terakhir Askun mengulas dan mengingatkan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Karawang untuk menjaga netralitas. Begitu juga kepada para guru baik yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun Honorer karena netralitas ini jelas diatur dalam Undang – undang.
“Karena jelas Undang – undang mengatur ASN, TNI-Polri, Pejabat BUMN/BUMD, lurah, camat sampai ke tingkat RT sampai kepala lingkungan jika terlibat politik praktis akan terkena sanksi pidana,” tandasnya.(NN)
