Karawang, Onediginews.com – Mencuatnya isu refocussing APBD Karawang 2021 disoroti banyak pihak.
Salah satunya datang dari Pemerhati Politik dan Pemerintahan yang juga Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PRHI) Cabang Karawang, Gabryel Alexander.
Gabriel mempertanyakan jika pos anggaran APBD 2021 yang akan direfocusing, lalu yang mana ? Apakah anggaran kegiatan seremonial dan sejenisnya, ataukah anggaran untuk pembangunan infrastruktur ?.
Ia juga menegaskan jika eksekutif dan legislatif harus melihat terlebih dahulu postur APBD saat ini. Yaitu dimana 90% lebih anggaran infrastruktur yang dibiayai APBD Karawang adalah berupa Penunjukan Langsung / Pokir. Yaitu dimana keberadaannya dapat dikonfirmasi ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Sekitar 10% atau kurang, berupa paket LPSE yang peruntukannya mendesak. Yaitu untuk pembangunan jalan rusak, saluran irigasi, rumah tidak layak huni, hingga untuk pengerjaan beberapa proyek infrastruktur yang masih mangkrak. Dan kemungkinan besar, jika saja sifatnya tidak urgent, maka bisa jadi LPSE juga sudah dijadikan pokir/PL,” paparnya.
“Kalau anggaran kegiatan-kegiatan seremonial dan sejenisnya yang direfocusing, baru kita setuju. Tapi kalau untuk LPSE yang digelar saat ini batal dilelang karena alasan refocusing, ya nanti dulu. Apalagi mayoritas LPSE bukan bersumber dari APBD, melainkan DAK dan Bantuan Propinsi,” tuturnya lagi.
Kembali Gabriel mempertanyakan, kenapa Pemkab tidak melakukan refocusing anggaran pokir/PL saja. Melainkan malah akan merefocsing beberapa proyek LPSE yang sifatnya urgent untuk kepentingan publik.
“Kalau mau bapak-bapak kasih contoh dulu refocusing itu pokir/PL. Tapi kalau harus refocusing yang judulnya TB (Tinggal Bayar) alias jauh hari sudah dikerjakan, mungkin bisa cek kembali ada gak paket TB,” kata Gabriel.
“Saran pikirkan saja secara serius cara penanganan Covid-19 yang tepat. Yaitu mulai dari penggunaan anggaran sampai penindakan disiplin masyarakat untuk lebih tegas dalam menerapkan protokol kesehatan,” tandas Gabriel.
“Padahal gampang kalau mau pangkas anggaran untuk penanganan covid-19. Kurangilah paket pokir/PL. Baik itu pokir dewan maupun pokir birokrasi lainnya. Karena kalau bicara paket lelang tidak signifikan, maka paket mana coba dihitung yang dibiayai APBD,” tegasnya.
Kembali ditegaskan Gabriel, satu hal yang perlu dipikirkan pemkab saat ini tidak hanya sekedar berbicara penanganan covid-19, tetapi mengabaikan pembangunan infrastruktur publik lainnya.
Karena pemkab harus tetap bisa menjawab keluhan masyarakat terhadap infrastruktur yang selalu ramai diperbincangkan setiap harinya. Yaitu dari mulai jalan berlubang, saluran mampet, rumah roboh, bangunan mangkrak dan lain sebagainya.
“Saya cuma ingin bertanya dan mempertegas, post anggaran APBD 2021 yang manakah yang akan direfocusing lagi. Karena yang saya tahu realita paket lelang APBD gak seberapa. Kenapa gak pokir dari eksekutif dan legislatif saja yang direfocusing?. Dewan ada 50 orang dan pokir eksekutif ya tinggal dihitung berapanya. Saya kira refocusing saja pokir 1 miliar, sepertinya itu sudah cukup untuk penanganan covid-19,” pungkasnya. (Red)
