Karawang, Onediginews.com – Kepala desa Karya Mulya, Kecamatan Batujaya, Karawang, Jawa Barat, Alek Sukardi menilai jika penyaluran program pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Karawang kurang maksimal karena belum tepat sasaran.
Mengapa demikian ? Dijelaskan Alek, karena pemerintah masih mengacu kepada 14 kriteria kemiskinan menurut versi Badan Pusat Statistik (BPS).
“Salah satu dari 14 indikator kemiskinan misalnya, rumahnya bilik, tidak pakai alas keramik, tidak punya sanitasi dan listriknya juga masih “nyolok” atau menumpang kepada orang lain, memang ada ? tidak ada, jika pun ada itu sangat jarang sekali,” kata Alek.
“Makanya jika yang kita cari adalah 14 indikator ini, tentu akan sangat sulit,” tandasnya lagi.
Oleh karenanya, lanjut Alek, tak heran jika data kemiskinan ekstrem ini tidak valid dan tidak tepat sasaran.
Seharusnya indikator kriteria kemiskinan hari ini dirubah terlebih dahulu, karena jika dipaksakan berarti akan berbenturan dengan kenyataan. Beda halnya jika yang dikejar adalah target. Maka siapapun bisa masuk dalam data kemiskinan ekstrem ini, terang Alek lebih lanjut.
“Bantuan memang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi yang kita inginkan adalah kriteria yang diperjelas dan dirubah. Sehingga semua program bantuan pemerintah akan tepat sasaran dan tidak bertumpuk pada satu orang tertentu sehingga target desa sehat tanpa kemiskinan akan benar-benar terwujud,” ulasnya.
“Kita memang berharap masyarakat mendapatkan bantuan, tetapi yang kita inginkan adalah validitas data yang benar- benar update dan faktual,” harap Sekretaris APDESI Kabupaten Karawang ini.
Pertanyaannya kemudian adalah, imbuhnya, kriteria – kriteria seperti apa yang akan disasar pemerintah. Kalau dari 14 kriteria tadi penghasilan menjadi point utama indikator kemiskinan, maka buatkan aturannya agar kuat alasan hukumnya.
“Dari dulu Dinas Sosial selalu bertahan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang kemudian dirubah menjadi SIKS-NG. Tapikan datanya masih itu – itu saja hanya ganti nama. Ga ada secara spesifik orang dinas sosial datang ke desa datang ke desa – desa melakukan update pendataan. Mereka lebih menggunakan data lama, sehingga tidak heran, tidak sedikit warga masyarakat yang mendapatkan lebih dari satu bantuan,” paparnya.
“Intinya pendataannya belum valid. Ayo jujur -jujuran soal data , kroscek bareng,” tegas Alek lagi.
Terakhir ia menerangkan, seharusnya penanganan miskin ekstrem ini pemerintah tidak memanjakan dengan uang, tapi dengan permodalan kerja dan berusaha sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa masing – masing.
“Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran sesuai potensi yang dimiliki desanya masing – masing, itu harapan kami, karena akan jauh lebih bermanfaat,” pungkasnya. (Nina)
