KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Pemerhati kebijakan pemerintah, politik dan sosial, Didi Suheri M.Sos., turut menyoroti adanya polemik dugaan pungli di Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mekar Harum, Kecamatan Cibuaya, Karawang, Jawa Barat.
Ketua Jaringan Masyarakat Madani (JMM) yang juga Dosen FISIP Universitas Satyagama Jakarta ini mengatakan, Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Karawang harus berani mengambil tindakan tegas kepada PAUD Mekar Harum jika memang benar telah melakukan pemungutan bersifat memaksa kepada orang tua siswanya untuk kegiatan Gebyar PAUD.
Padahal, lanjutnya, pihak Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) dengan jelas-jelas mengatakan jika anggaran kegiatan Gebyar PAUD Cibuaya dialokasikan dari dana BOSP dan tidak ada pungutan.
“Nah ini kan ada yang janggal, disinyalir ada tumpang tindih anggaran dalam kegiatan tersebut. Jelas-jelas kegiatan difasilitasi oleh BOSP lalu mengapa pihak PAUD Mekar Harum diduga malah meminta iuran kepada orang tua siswa sebesar Rp. 50 ribu,” kata Didi.
Lebih lanjut dikatakannya, dari pemberitaan yang ramai dimedia sosial, Himpaudi Kecamatan Cibuaya mengungkapkan ada sekitar 34 PAUD dibawah naungam organisasi mitra Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang itu.
“Saya mendengar informasi jika uang iuran siswa sudah dikembalikan oleh pihak sekolah (PAUD), jika memang benar begitu, apakah itu artinya pihak sekolah secara mengakui pungutan itu ada, ini jelas melanggar aturan pemerintah dalam hal ini Bupati Karawang dan Gubernur Jawa Barat” ujarnya.
“Lalu apakah hanya PAUD Mekar Harum sajakah yang diduga menarik iuran kepada siswa sebesar Rp. 50 ribu, atau bisa saja diduga semua PAUD se-Kecamatan Cibuaya menarik iuran yang sama, nah, jika dari 34 PAUD yang ada mencapai ratusan orang murid lalu dikalikan Rp. 50 ribu, nah, bisa kebayangkan berapa uang yang berhasil dikumpulkan,” imbuh Didi.
Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Himpaudi Cibuaya dan menjadi janggal, sorotnya, disisi lain BOSP mengeluarkan anggaran sementara orang tua siswa dipusingkan dengan iuran kegiatan yang jelas- jelas biayanya sudah ditanggung oleh negara.
“Dalam hal ini, saya meminta disdikpora melakukan penelusuran dan mengungkapnya hasilnya secara terbuka kepada publik, jangan ada keberpihakan, jangan biarkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesulitan (beban membayar iuran) orang tua siswa hanya untuk kepentingan pribadi dan golongannya,” tandas Didi.
“Bila perlu, laporkan hal ini kepada pihak aparat penegak hukum (APH) agar terbuka secara nyata ada atau tidak dugaan korupsi oknum -oknum didalamnya,” tegasnya.
Sebelumnya, orang tua murid PAUD Mekar Harum di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya yang mengeluhkan adanya pungutan sebesar Rp 50 ribu untuk acara Gebyar PAUD, yang diselenggarakan di dusun Tegalamba.
Keluhan yang kemudian ramai menjadi pemberitaan ini kemudian disikapi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang, melalui Kasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD Dikmas).
Dikatakan, Sutarman Kasi PAUD Dikmas Disdikpora Karawang, bahwa pihaknya akan melakukan upaya konfirmasi ke Koordinator Wilayah (Korwil) PAUD Kecamatan Cibuaya atas adanya dugaan pungli tersebut.
Sutarman menyampaikan jika memang ditemukan adanya Pungli, Pihaknya meminta agar pungutan tersebut di kembalikan.
“Yang pertama ketika (dia, pihak PAUD Mekar Harum -red) itu berbau pungli ya di kembalikan, tetap tidak boleh gitu,”cetusnya.
Sutarman pun menegaskan jika memang telah terbukti melakukan Pungli maka sekolah PAUD Mekar Harum, akan dilayangkan Surat Peringkatan (SP).
“Kita tetap akan melakukan pembinaan dulu terhadap PAUD yang di duga melakukan Pungli itu, agar pungutan itu bisa di kembalikan,”timpalnya.
Namun, Sutarman juga menegaskan jika PAUD itu tidak bisa di bina atas SP yang di berikan, pihaknya mengaku akan melakukan sikap tegas untuk membekukan perijinan sekolah tersebut.
Reporter : Nina Melani Paradewi
