KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Wartawan onediginews.com menemukan informasi bahwa sejumlah guru disalah satu kecamatan di Kabupaten Karawang, yang telah lulus diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dimintai uang sebesar Rp. 2,5 juta. Uang itu dikabarkan disetor kepada ketua Forum Guru Honorer Kategori 2 melalui bendahara.
“Diduga Ada komitmen bila guru-guru ini lulus P3K, per satu orang membayar Rp 2,5 juta. Uang itu disetor kepada bendahara forum,” kata salah seorang sumber onediginews.com yang enggan disebutkan namanya.
Uang tersebut, ungkapnya, diduga mereka minta dengan alasan bahwa forum sudah membantu mereka sehingga guru-guru ini kemudian diangkat menjadi guru P3K.
“Ironisnya, uang tersebut diduga diminta secara paksa, karena jika guru P3K hanya mampu membayar setengahnya atau kurang dari uang yang diminta, mereka akan terus terusan ditagih, seperti hutang,” ungkapnya.
Onediginews.com pun mencoba menelusuri kebenaran informasi tersebut, dengan mendatangi ketua Forum Guru Honorer Kategori 2 yang dimaksud, yakni Sodikin, yang juga seorang guru disebuah sekolah dasar di Kecamatan Klari.
Kepada wartawan Sodikin membenarkan jika pihaknya meminta sejumlah uang kepada para guru yang telah lulus dan diangkat P3K . Namun ia membantah jika uang tersebut adalah pungutan.
“Sebenarnya uang yang kami minta bukan pungutan tapi merupakan hasil kesepakatan. Hasil musyawarah antara pengurus dengan anggota sendiri, bukan ketetapan dari pengurus. Dan besarannya pun bukan Rp. 2,5 juta namun Rp. 2 juta,” ungkapnya menjelaskan, Jumat (16/12/2022).
Dikatakan Sodikin, adalah hal yang wajar jika dalam sebuah organisai ada konstribusi dari anggota. Karena sebagai organisasi, organisasinya pun melakukan pergerakan seperti organisasi -organisasi lainnya.
“Organisasi ini memang fungsinya dari anggota untuk anggota, dan organisasi kita ini tidak ada yang membiayai. Justru kita berjuang minta ke pemerintah, Kementerian, Badan Kepegawaian Nasional, ke Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai bidikan kita untuk memperjuangkan segera menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN),” terangnya.
“Dari dulu kita berjuang dari 2008 karena kita merasa punya hak diangkat menjadi ASN oleh pemerintah. Perjuangan kita ini dengan membentuk sebuah forum organisasi. Fokus kita adalah keperjuangan, adapun pembiayaan adalah kesepakatan bersama,” ujar Sodikin lagi.
Menurutnya kembali menegaskan, uang yang diminta dipergunakan untuk dana pergerakan. Untuk memperjuangkan nasib guru kategori 2 agar diangkat PNS. Dan itu semua, tandasnya, perlu dana akomodasi.
Ia juga kembali membantah, jika pihaknya memperlakukan anggotanya seperti menagih hutang.
“Dan itu pun tidak semua bayar, Saya tidak pernah menagih hanya memberitahukan kepada mereka ini loh hasil kesepakatan,” tandas Sodikin.
“Kita juga sudah konfirmasi terkait uang ini ke Ketua PGRI, termasuk juga kepada Korwilcambidik,” pungkasnya. (Nina)
