KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Puluhan pedagang Pasar Proklamasi Rengasdengklok menggeruduk Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, pada Rabu (31/1/2024).
Para pedagang tersebut menuntut solusi dari Pemkab Karawang terkait sistem sewa yang diberlakukan oleh PT. Visi Indonesia Mandiri (VIM). Yang menurut mereka sangat mencekik.
Diterima oleh Asisten Daerah (Asda) 2 Bidang Perekpnomian, Arief Bijaksana, didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Yayat Hidayatuallah dan Kepala Bidang Pasar, Burhan. Para pedagang mengungkapkan keluh kesah mereka atas kebijakan PT. VIM yang mereka nilai sangat memberatkan.
“Kami para pedagang seolah diintimidasi, ketika kami tidak membayar sewa selama tiga hari saja, lapak kami langsung di segel. Termasuk juga jika kami berjualan lalu libur, mereka tetap memaksa kami harus membayar sewa. Jika kami menolak, mereka (pihak PT. VIM) akan berkata kasar kepada kami,” kata salah seorang pedagang wanita paruh baya, sambil meneteskan air matanya.
Bertempat diruang rapat Sekda Karawang, para pedagang pun menegaskan dan sepakat, mereka tidak akan membayar sewa dan menyetor tabungan kepada PT. VIM (Kecuali biaya operasional), sepanjang belum ada solusi yang diberikan Pemkab Karawang atas permasalahan yang mereka keluhkan.
Dihadapan Asda 2 dan Kepala Dinas, Para pedagang pun meminta kebijakan Pemkab untuk memberikan solusi atau jalan terbaik atas permasalahan mereka saat ini.
“Kami meminta pemerintah turut ikut andil dalam permasalahan ini. Karena pedagang merupakan korban dari relokasi pasar lama. Dan jangan salahkan kami jika kami kemudian mengambil langkah keras,” ungkap salah seorang pedagang lainnya.
Terbata-bata seraya menyeka air matanya, lirh ia menuturkan, apa yang saat ini menimpa pedagang pasar Rengasdengklok adalah korban dari kebijakan Pemkab Karawang.
Karena Pemkab beralasan akan membangun ruang terbuka hijau di eks pasar rengasdengklok (pasar lama) dengan memindahkan para pedagang dengan alasan kemakmuran dan meningkatkan pendapatan, yang terjadi kemudian pedagang justu malah menderita.
“Ini semua dampak dari kebijakan pemerintah yang berkeinginan pasar rengasdengklok ini direlokasi (memindahkan pasar lama ke pasar baru). Tapi ini bukan merelokasi namanya, karena kenyataan yang ada justru tidak memakmurkan para pedagang, dan meningkatkan keuntungan justru malah sebaliknya,” ujar Muhidin, seorang pedagang tempe, warga Kampung Bedeng, menimpali.
Dalam kesempatan itu juga, Para pedagang mempertanyakan kenapa Bupati tidak pernah mau menemui para pedagang Rengasdengklok.
“Sebenernya kami tidak harus kesini, seharusnya pemerintahnya yang turun langsung kelapangan (Pasar Proklamasi Rengasdengklok) dan peka terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi para pedagang,” kata Muhidin.
“Ini mah kita yang harus datang, bahkan datang pun kita seolah tidak ditanggapi,” tandasnya.
Ia mengungkapkan, seraya di Aamiinkan oleh para pedagang yang lain, bahwa apa yang saat ini menimpa para pedagang merupakan dosa pemerintah daerah Kabupaten Karawang, dimana pemkab telah menjerumuskan mereka ke Pasar Proklamasi Rengasdengklok.
“Pemerintah tidak pernah turun kebawah, sehingga PT. VIM jadi seenaknya,” tegasnya lagi.
Sementara itu, Arief Bijaksana, Asda 2 Perekonomian Pemkab Karawang, mengungkapkan jika ia bersama kepala Disperindag, Yayat Hidayatuallah akan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan para pedagang pasar rengasdengklok kepada PT. VIM.
“Kami pemerintah akan memfasilitasi, kami juga meminta pedagang untuk tetap kondusif. Besok akan kami kabari (melalui Kabid Pasar) apapun kabarnya,” kata Arief.
Adapun tuntutan lain dari para pedagang Pasar Proklamasi Rengasdengklok, yaitu, meminta pemkab Karawang mencabut segel atas lapak para pedagang sehingga mereka bisa kembali berjualan. Dan juga bentuk kriminalisasi lainnya yang dilakukan dengan mengatasnamakan managemen Pasar Proklamasi Rengasdengklok.
Reporter : Nina Melani Paradewi
