Sukakarya, Kab.Bekasi-Onediginews.com, Pasca turunnya bantuan sosial dari Bansos Presiden (Pusat), Provinsi, dan Kabupaten, khusus nya di wilayah Kabupaten Bekasi masih banyak menyisakan PR ( Pekerjaan Rumah), terutama dalam pendataan yang tidak maksimal sehingga penerima bantuan tidak tepat sasaran alias amburadul.
Banyak warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak tersentuh, sebaliknya yang mampu malah mendapatkan bantuan.
Dalam pantuan awak media salah satunya Desa Kali jaya Kecamatan Cikarang Barat Kab.Bekasi, tepatnya di Kp.Kali jeruk Rt 02/03 Desa Kalijaya, salah satu keluarga ( istri dari AMF ) yang kenal mampu dalam segi ekonomi, dan sebagai yang di anggap tokoh, telah menerima bantuan BLT senilai Rp 600.000 selama 3 bulan bantuan dari pusat, yang di antar langsung oleh petugas Kantor Pos.
Menurut Rt Oom Ketua Rt setempat ” saya juga kaget bang kok ada nama istri AMF( Anita Permata Sari ) dalam data BLT dari Presiden ( Pusat ) saya sempat ikut mengantar petugas Pos kerumah AMF untuk memberikan BLT tersebut , dan telah di terim oleh istri AMF terangnya.
Lanjut Ketua RT ‘ data Penerima Bantuan BLT Presiden sebanyak 7 orang satu tidak di temukan 3 orang layak, tapi 3 orang lagi tidak layak menurut saya termasuk istri dari AMF, ucapnya.
Masih kata Ketua RT, yang aneh nya lagi di Bantuan Provinsi pun nama AMF terdaftar sebagai penerima bantuan, jadi data yang Kami ajukan tidak ada yang muncul mungkin ini pake data lama, sekitar tahun 2015 lalu, kata dia.
Wartawan juga mencoba menghubungi untuk kofirmasi degan AMF melalui pesan Wassap telp selulernya, namun tidak bisa di hubungi dan tidak ada jawaban.
Di tempat yang berbeda salah satu tokoh pemuda Sukakarya Ajat Sudrajat S ip, dan selaku kordinator TKSK Kecamatan Sukakarya menyoroti dilematisnya tentang persoalan data yang gak pernah selesai, saya mendorong dan berharap, agar Pemda merekomendasikan membuat perangkat operator di desa masing masing supaya data kemiskinan, data kesehetan terapdate, terangnya.
Sambung Ajat, Pemkab Bekasi harus dapat memaksimalkan pendataan melalui Dinas yang terkait, seperti DPMPD, Diskomimfo,yang membantu Dinsos dalam menghimpun data,, agar pembenahan pendataan kedepan bisa lebih apdate dengan fakta dilapangan, terutama dalam situasi covid seperti ini, sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih , semua perlu di maksimalkan dan dipersiapkan kedepannya baik dari Sumber Daya manusianya nya maupun technologi nya, agar pendataan nya tidak carut marut seperti ini, pungkasnya.
Pemkab Bekasi harus segera melakukan pembenahan data, melalui Graduasi yang di Musdeskan atau Muskel ( Musyawarah Kelurahan) oleh Kades atau Lurah, agar data data yang baru bisa diajukan kembali ke Pusat, dan harus ada satu yang di khususkan untuk pembenahan data atau Bank Data ,imbuhnya .
Masih kata ajat, “Kami selaku TKSK atau Pendamping Desa tidak punya kewenangan dalam hal perubahan data, fungsi Kami hanya sebatas pendampingan dan pengawasan ketika terjadi trabel di lapangan dalam penyampaian bantuan ke masyarakat,apabila Pemkab Bekasi serius dalam menangani hal pendataan jangan di serahkan ke Dinsos saja, sebaiknya Dinas dinas terkait yang menunjang dalam pendataan harus dimaksimalkan seperti DPMPD, yang notabanenya sebagai induk dari Desa Desa ,dan Diskominfo .
Kami pun sedang meriview DTKS ( Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang sudah meninggal, pindah alamat, tapi keburu muncul masalah covid 19, yang ada DTKS saat ini adalah data tahun lalu sehingga menimbulkan tidak tepat sasaran ,ucapnya .
saya yakin kedepannya akan lebih sinkron dan teratur saat Kemensos atau pusat memberikan ajuan data baru,, jika pemerintah Daerah serius menangani dalam pendataan.( Bay & Ss )
