KARAWANG – Beberapa waktu lalu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( DPMD ) Kabupaten Karawang menggelar kegiatan sosialisasi dengan para kepala desa yang diwakili oleh ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) masing – masing kecamatan beserta Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Karawang.
Dikatakan Kepala DPMD Kabupaten Karawang , Agus Mulyana, dalam kegiatan sosialisasi tersebut ada tiga agenda pembahasan, diantaranya adalah, pertama kaitan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap tiga yang harus segera dialokasikan, kedua membahas soal kemungkinan adanya pergeseran waktu pelaksaanaan Pilkades 177 desa periode 2020- 2021 dengan mempertimbangkan pelaksanaannya yang berbarenganan dengan pelaksanaan tahapan Pilkada Karawang.
“Pergeseran ini dipertimbangkan selain berbarengan dengan tahapan Pilkada juga Covid -19, ini juga penting dilakukan pembahasan agar dapat disesuaikan dengan protokol kesehatan,” kata Agus memaparkan, saat ditemui di kantor DMPD Kabupaten Karawang, Selasa (4/8).
“Yang ketiga adalah sosialisasi berkaitan dengan berkurangnya Dana Bagi Hasil yang dialokasikan untuk pemerintah desa,” ulasnya lagi.
Lebih lanjut Agus menuturkan, Untuk BLT dana desa, baru 174 desa dari dana desa tahap II dan 22 desa untuk BLT dana desa tahap I , sehingga total 196 desa.
“Baru ada 196 desa yang mengajukan, Sisanya kami himbau untuk segera menyampaikan permohonan dengan harapan minggu ini semua sudah selesai,” harap Agus.
Sementara itu, ditambahkannya, untuk dana bagi hasil (DBH) tahun 2020 ini jumlah yang diberikan dipastikan akan berkurang.
Mengapa demikian, Ia menjelaskan, karena sektor penerimaan bagi hasil itu sendiri berkurang, dampak dari pandemi Covid – 19 yang mewabah di Kabupaten Karawang.
“DBH tersebut biasanya sudah di proses di bulan Agustus, dan diberikan ditahun berjalan, tapi karena pandemi Corona saat ini , jumlahnya mungkin berkurang,” jelasnya.
“Dan kaitan sosialisasi yang telah dilaksanakan tersebut, dari perwakilan kepala desa diharapkan dapat segera melakukan audiensi dengan para pemangku kebijakan,” pungkasnya.(nn/red)
