KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Pemindahan pengalokasian anggaran kegiatan Pemusatan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus dari Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karawang menimbulkan polemik.
Berdasarkan keterangan salah satu anggota Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Karawang, sejak dipindahkan ke Badan Kesbangpol, ia menilai banyak perubahan terkait pengelolaan anggaran yang besarannya mencapai ratusan juta rupiah tersebut. Mulai dari honor (uang transport) para anggota Paskibraka serta kebutuhan lainnya.
“Kami menilai, tidak ada keterbukaan atau transparansi pengelolaan anggaran kegiatan Pengibaran Bendera di Hari Kemerdekaan (17 Agustus) yang panitia pelaksananya adalah PPI, setelah dipindahkan ke Kesbangpol, padahal anggarannya lumayan cukup besar sampai kurang lebih Rp. 900 jutaan dalam setiap kegiatannya,” ungkapnya.
Sumber tersebut mengatakan, tidak adanya transparansi anggaran dari Kesbangpol itu, kemudian menimbulkan banyak pertanyaan dari setiap anggota.
“Semenjak anggaran dikelola Kesbangpol, kami menilai tidak ada transparansi,” tandasnya lagi.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karawang, Sujana, ketika dikonfirmasi soal adanya keluhan dari PPI tersebut, mengatakan bahwa sepenuhnya anggaran terkait Paskibraka sudah diserahkan PPI untuk dikelola.
Pasalnya, lanjut Sujana, PPI lah yang lebih mengetahui kebutuhan apa saja, tahapan demi tahapan apa saja yang harus dilakukan sampai pada pelaksanaan. Pihaknya hanya melakukan pengawasan dan menerima laporan pertanggungjawaban. Terlebih, dikarenakan ada aturan baru maka dimulai dari ditahun 2023 ini, alokasi anggaran Pemusatan Paskibraka dialihkan ke Kesbangpol setelah sebelumnya dikelola oleh Disdikpora.
“Karena masih dalam masa transisi kita sepenuhnya menyerahkan pengelolaan anggaran itu kepada PPI, mulai dari penunjukan pemborong sampai pengadaan dan bahkan kebutuhan semua Paskibraka itu kita berikan kewenangan penuh pada PPI, kami dari Kesbangpol tidak ikut campur,” jelas Sujana.
“Kami tidak melakukan intervensi apapun, hanya sebatas memberikan pengawasan agar PPI memberikan Kualitas yang terbaik kepada anggota Paskibraka agar ketika mereka bertugas (mengibarkan bendera), mereka benar-benar bisa bertugas dengan lancar dan baik,” ulasnya, Kamis (23/11/2023).
Terpisah, Risman salah seorang pengurus PPI yang sudah dua periode terlibat dalam kepanitiaan Pemusatan dan Pelatihan Paskibraka Kabupaten Karawang , membantah dengan tegas, bahwa PPI mengelola penuh anggaran.
Untuk membuktikan ucapannya, ia pun bersedia jika harus dikonfrontir langsung dengan Kepala Kesbangpol, Sujana.
“Bagaimana bisa kita yang memegang penuh anggaran, terkait soal penentuan pemborong saja itu kewenangan Kesbangpol yang menentukan, kan mereka sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kita sifatnya hanya merekomendasikan dan memberikan usulan, sepenuhnya kemudian itu kewenangan Kesbangpol,” akunya.
Jika perlu kata dia, pengalokasian anggaran tersebut bisa dikembalikan lagi ke Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Karawang.
“Kalau bisa dan tidak terkendala aturan mah mending anggarannya ada di disdik lagi,” pungkasnya.
Reporter : Nina Melani Paradewi
