KARAWANG-Onediginews.com – Kecewa dengen beberapa kebijakan Bupati Karawang terkait percepatan penanganan Covid-19, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organ Cipayung Plus menyegel kantor Bupati Karawang, Jumat (22/5/2020) sore.
Demonstran yang dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam (PMII, HMI, GMNI, GMKI, GMNI, KAMMI, dan IMM) cabang Karawang ini menilai kebijakan Bupati Karawang tentang percepatan penanganan Covid-19 tidak transparan dan tidak maksimal.
Mahasiswa juga menuntut pemkab untuk menampilkan data bantuan sosial Covid-19 dari perusahaan, yaitu dari mulai jumlah bantuan, nama perusahaan, hingga target dan realisasi bantuan.
“Bagi kami, Pemkab Karawang telah melupakan prinsip yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks penanganan Covid-19, yakni partisipasi dan transparansi kepada masyarakat,” kata Ihsan, Koordinator Aksi.
Melalui aksi ini, mahasiswa yang tergabung dalam organ Cipayung Plus juga menuntut optimalisasi pendistribusian bantuan sosial dengan melibatkan petugas teknis untuk mengantar bantuan seperti yang dilakukan pada bantuan Gubernur dan Kemensos.
Pasalnya, beberapa hari kemarin di kantor POS atau kecamatan terpantau kerumunan warga yang mengantri bansos tanpa memperdulikan protokol kesehatan, baik pemakaian masker maupun penerapan physical distancing.
“Hal ini untuk menghindari kerumunan masyarakat di kantor kecamatan yang rentan akan penyebaran virus Covid-19,” katanya.
Lebih dari itu, mahasiswa juga menuntut profesionalisme kinerja Bupati dan Wakil Bupati Karawang dalam menjalankan organisasi pemerintahan. Karena disharmonisasi diantara keduanya telah menghilangkan rasa kepercayaan rakyat terhadap kinerja pemerintahan.
“Pemkab Karawang harus mampu mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik untuk masyarakat Karawang, dengan mengesampingkan egosentris kepentingan politik,” pungkasnya. (red)
