KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) baru saja meresmikan Media Center IWO Indonesia yang bertempat di Aula Kantor Sturada, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Media Center bertajuk Jurnalis Kawal Pemilu 2024 ini, bukan hanya mengawal proses Pemilihan Umum yang berjalan sesuai arah yang ditetapkan undang-undang, jujur dan adil . Juga mengawal penyelenggara Pelaksana Pemilu 2024 pada pemilihan Presiden dan Wakil Pesiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ini, agar berintegritas dan bermartabat.
Oleh karenanya, menyoroti maraknya dugaan pemotongan atau perbedaan penerimaan Dana Operasional Pelaksanaan Pemilu 2024 yang diterima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang saat ini sedang menjadi diperbincangan dan ramai dalam media pemberitaan.
IWO Indonesia akan mengadukan hal tersebut langsung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan juga Aparat Penegak Hukum (APH).
Pasalnya, Sejumlah Ketua KPPS mengaku bingung dengan jumlah anggaran yang mereka dapat yang seharusnya jumlahnya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Petunjuk Teknis Pencairan dan Penarikan Dana Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 yang dikeluarkan KPU Kabupaten Karawang dengan Nomor : 190 /KU.03.1-SD/3215/2023.
Padahal, Tingginya kasus sakit dan gugurnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019 lalu diharapkan tidak terulang di Pemilu 14 Februari 2024 yang sebentar lagi akan tiba dalam hitungan hari. Dan, untuk mencegah agar tidak terjadi lagi KPPS yang jatuh sakit bahkan sampai meninggal dunia saat bertugas. Sehingga pemerintah berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi dengan mempersiapkan beragam fasilitas dan jaminan keselamatan kerja bagi segenap petugas KPPS.
Bahkan, KPU RI menetapkan gaji KPPS pada Pelaksanaan Pemilu 2024 ini, naik menjadi Rp1,2 juta untuk ketua dan Rp1,1 juta untuk honor anggota. Selain juga menyiapkan uang pulsa untuk kebutuhan anggota KPPS dalam pemakaian telepon seluler sebagai alat komunikasi.
Namun ironisnya, perhatian dan keperdulian pemerintah yang disalurkan melalui dana operasional KPPS tersebut diduga malah dijadikan bancakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Hal ini harus diusut tuntas, Jika potongan-potongan dengan beragam dalih tersebut benar adanya. Sebab perilaku tersebut adalah tindakan koruptif yang tidak bisa ditolerir,” kata Ketua Umum DPP IWO Indonesia , NR. Icang Rahardian, SH., Senin (12/2/2024), usai membuka secara resmi Posko Jurnalis Kawal Pemilu IWO Indonesia.
“sebab jika selisih yang didapat jika dikalikan dengan jumlah TPS di Kecamatan tersebut??, sungguh uang-uang tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan ?.,” tegasnya.
Ditanya lebih lanjut apa yang menjadi dasar aduan IWO Indonesia ke KPU maupun APH, Menurut Icang, sejumlah keterangan dari KPPS , dan pemberitaan dimedia sudah bisa dijadikan dasar atau langkah awal sebagai bentuk laporan informasi.
“Kita , IWO Indonesia, akan adukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab ini, kita akan laporkan ke Aparat Penegak Hukum juga ke KPU RI, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ke Badan Pengawas Keuangan, kita tembuskan saja kepada semua pihak yang terkait bila perlu, agar mereka tidak lagi memanfaatkan momen Pemilu 2024 ini untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang tentunya dapat merugikan banyak pihak khususnya keuangan negara,” tegas Icang.
“Perlu diingat, Ini anggaran untuk Pemilu, anggaran yang disalurkan negara yang sudah sangat jelas peruntukannya, maka sekecil apapun itu, harus ada pertanggungjawabannya,” pungkasnya.
Reporter : Nina Melani Paradewi
