Karawang, Onediginews.com – Pembelian mobil dinas baru Bupati dan Wakil Bupati Karawang terus mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Pembelian mobil dinas seharga hampir dua miliar rupiah tersebut dinilai tidak peka terhadap masa pandemi Covid-19 yang masih terjadi. Juga dinilai, waktu yang tidak tepat dan sebuah pemborosan.
Yang lebih menjadi sorotan adalah peran Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Karawang. Dimana Banggar seharusnya tetap berjalan pada fungsinya.
Salah-satunya menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan dalam menyusun usulan anggaran.
“Meskipun Pemkab Karawang ngotot ingin membeli kendaraan dinas baru untuk bupati dan wakil bupati, harusnya teman-teman di Banggar peka, memiliki empati, sehingga dapat menunda pembelian kendaraan dinas tersebut. Kan kendaraan yang lama juga masih bagus. Tinggal bersepakat saja, karena pandemi pembelian kendaraan ditunda. Ini malah lolos di Banggar. Coba tanya Pendi Anwar yang juga Ketua Banggar,”tegas salah satu tokoh masyarakat asal Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, A. Bajuri.
“Saya sepakat, pimpinan daerah dalam hal ini bupati maupun wakil bupati harus difasilitasi kendaraan operasional sebagai pendukung, sebagai sarana penunjang aktifitas kerja. Tapi kan waktunya tidak tepat karena pandemi belum usai,”ungkapnya.
Bajuri menjelaskan, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan, dalam situasi masih pandemi Covid-19 seharusnya eksekutif maupun legislatif bisa tegak lurus dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah pusat jungkir balik loh mengurangi dampak Covid-19, terutama dalam pemulihan ekonomi. Selain penanganan sektor kesehatan, pemerintah pusat juga bekerja keras merespon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM melalui sejumlah program bantuan yang bisa diterima langsung oleh masyarakat terdampak. Ini kok lebih memilih membeli kendaraan dinas baru yang nilainya sangat fantastis,”jelas Bajuri lagi.
Bajuri berharap, polemik pembelian kendaraan dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati Karawang bisa secepatnya diklarifikasi oleh pihak yang terkait agar tidak menimbulkan kegaduhan.
“Bisa ke Bagian Umum, atau bisa ke Ketua DPRD selaku Ketua Banggar untuk mendapatkan kejelasan agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,”tandas Bajuri.
Sebelumnya, ramai diberitakan di sejumlah media, di tengah kesulitan ekonomi warga akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang membeli dua unit kendaraan dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati Karawang dengan taksiran harga hingga Rp. 1,8 miliar.
Mobil tersebut bermerek Mazda CX-9 AWD, dengan kapasitas mesin 2.500 cc keluaran tahun 2021.
Dilansir dari website rajamobil.com, untuk satu unit mobil tersebut ditaksir mencapai Rp. 998.800.000. (Nina)
